Agenda Besar KMAN VI: Menjembatani Masyarakat Adat dan Pemerintah

Jakarta: Kembali digelarnya Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke VI yang berlangsung pada 24-30 Oktober mendatang di Wilayah Adat Tabi, Jayapura, Papua. Kongres ini memiliki dua agenda besar, diantaranya agenda rutin organisasi  dan pertemuan antara masyarakat adat.  Deputi Sekjen AMAN Bidang Sosial Budaya Mina Setra mengungkapkan dalam kongres ini selain mengkonsolidasi kekuatan masyarakat adat, dalam kongres ini juga menjembatani hubungan masyarakat adat dan pemerintah.  "Agenda pentingnya adalah bagaimana mengkonsolidasikan semua energi dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat  sehingga menjadi kekuatan besar sebagai pondasi dari negara ini" jelasnya dalam tayangan Metro TV pada Jumat, 9 Septemebr 20211. Mina menambahkan dalam kongres ini akan ada 24 sarasehan,  yang akan membahas berbagai isu yang berhubungan dengan masyarakat adat.  "Akan ada 24 sarasehan, semacam workshop yang akan membahas berbagai isu. Ada Isu pesisir dan pulau-pulau kecil, isu terkait ekonomi komunitas dan UMKM, ada isu terkait bagaimana kebijakan masyarakat adat baik RUU masyarakat adat dan Perda, bagaimana perkembangan terkait desa dan kampung adat, ada tentang resiliensi, kedaulatan pangan dan masih banyak sekali," jelas Mina.  Ketua Umum Panitia KMAN VI dan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw  menyampaikan kongres ini dapat memupuk kekuatan masyarakat adat dan bisa menghadapi krisis yang terjadi kedepannya.  "Kongres ini juga untuk memupuk kekuatan masyarakat adat bisa tangguh menghadapi krisis dan memang kekuatan besar ada di masyarakat adat, mereka punya sumber daya alam, mereka punya lahan sehingga menjadi andalan untuk menghadapi krisis-krisis yang akan datang," ungkapnya dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Jumat 9 September 2022.  Mathius juga menyampaikan harapannya akan hak-hak ruang kelola masyarakat adat benar-benar diakui oleh Negara.  "Kita berharap hak-hak ruang kelola masyarakat adat benar-benar diakui dan diberi ruang oleh Negara, karena UUD 45 kan menjelaskan tentang itu. Kita juga berharap RUU masyarakat hukum adat yang sudah lama dibahas di DPR bisa diwujudkan," ungkapnya.  Mina juga berharap agar pemerintah menghentikan kekerasan terhadap masyarakat adat dan mengutamakan dialog, agar tidak ada intimidasi terhadap masyarakat adat.  "Untuk menambahkan harapan Pak Bupati, ada satu lagi. Dimana ada konflik terkait masyarakat adat tolonglah kepada pemerintah, kepolisian, kepada militer hentikanlah kekerasan. Janganlah meneruskan kekerasan terhadap konflik, utamakanlah dialog. Karena banyak masyarakat adat yang terintimidasi," kata Mina.    (Ainun Kusumaningrum)