Jakarta: Indonesia tengah menghadapi masalah kedaruratan senyap berupa kelaparan tersembunyi. Pemicunya adalah defisiensi zat besi kronis, kondisi ini melahirkan lonjakan angka anemia di berbagai penjuru Nusantara.
Para pakar kesehatan publik menilai bahwa intervensi paling strategis untuk mengatasinya adalah lewat fortifikasi beras. Apa sih sebenarnya fortifikasi beras itu? Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) Nina Sarjunani menjelaskan fortifikasi beras merupakan bentuk intervensi yang minim hambatan (low-friction), karena tidak menuntut perubahan perilaku makan masyarakat.
Artinya warga tetap memasak dan makan nasi seperti biasa, tetapi mendapatkan tambahan zat besi dan mikronutrien penting lainnya secara signifikan. Lonjakan pemenuhan gizi (nutrition gain) yang dihasilkan bisa sangat masif, hanya dengan margin kenaikan biaya produksi sekitar Rp 1.000 per kilogram.
Dalam pidato kuncinya di acara bertajuk "Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market” Nina menjelaskan bahwa upaya mengikis kekurangan mikronutrien selama ini bertumpu pada cara diversifikasi pangan dan suplementasi.
Diversifikasi pangan—mengajak rumah tangga mengonsumsi variasi karbohidrat, sayuran, dan sumber protein. Namun, meski paling ideal, diversifikasi pangan sulit dilakukan karena tak semua kelompok masyarakat mampu membeli ragam sumber nutrisi tersebut.
Kedua adalah suplementasi. Walaupun sederhana, pendekatan ini juga menghadapi tantangan karena tingkat kepatuhan konsumsi suplemen masih rendah.
“Yang paling cost-effective adalah fortifikasi,” kata Nina.
Fortifikasi sejatinya bukan barang baru, Indonesia sendiri telah sukses melakukan ragam fortifikasi seperti garam beryodium, tepung terigu yang diperkaya zat besi dan seng, serta minyak goreng yang diperkaya vitamin A.
Namun, meski tepung terigu merupakan kendaraan intervensi yang kuat, ia mengingatkan bahwa tepung terigu bukanlah makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Nina menilai fokus fortifikasi harus dialihkan ke komoditas berikutnya, yaitu beras, mengingat bahan pangan tersebut dikonsumsi oleh 95 persen penduduk di dalam negeri.
Baca Juga :
MBG Pakai Beras Fortifikasi? IPB hingga UGM Terlibat Kembangkan Teknologi dan Kajian Gizinya
Meski menjanjikan manfaat yang nyata, upaya memperluas skala beras fortifikasi di bentang geografis Indonesia yang luas menghadang tantangan operasional. Hal itu diungkapkan oleh Budianto Wijaya, anggota komite penasihat (advisory member) Millers for Nutrition.
Sektor penggilingan padi di Indonesia sangat terfragmentasi, melibatkan banyak operator mulai dari fasilitas industri skala besar hingga penggilingan kecil di pedesaan. Realitas ini membuat penyelarasan regulasi, standarisasi pengawasan mutu, dan keseragaman distribusi menjadi tantangan tersendiri.
Saat ini, beras fortifikasi masih menjadi barang mewah yang ceruk pasarnya terbatas, dikemas sebagai produk khusus di rak-rak supermarket premium dan lebih banyak dijangkau kelompok ekonomi tertentu.
Padahal, peluang sesungguhnya untuk mengubah tren kesehatan publik berada di tempat lain: menyasar kelompok rentan melalui bantuan pangan pemerintah, intervensi kesehatan ibu dan anak, serta program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait MBG, pihaknya telah membicarakan agar program beras fortifikasi bisa masuk. Selama ini, garam dan minyak goreng yang digunakan dalam program MBG sudah terfortifikasi.
Di luar persoalan logistik, strategi ini harus berhadapan dengan tantangan persepsi publik dan penataan pasar. Nina menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat rendah, membuat pasar rentan terhadap disinformasi—termasuk hoaks viral terkait isu "beras plastik" yang sempat merusak kepercayaan konsumen.
Selain itu, harga juga masih menjadi isu sensitif. Selama ini beras fortifikasi kerap dikategorikan sebagai beras khusus dengan bahan baku beras premium, sehingga harganya relatif mahal.
Pembangunan industri FRK (Fortified Rice Kernels), memperkuat penggilingan dan membuka jalan distribusi komersial menjadi salah satu usulan dari panel yang terdiri dari pelaku industri beras.
Forum yang berlangsung hari Rabu ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut, mempertemukan pelaku penggilingan padi, ritel modern, dan pegiat fortifikasi gizi dalam satu atap. “Saya yakin bahwa dengan acara hari ini, permasalahan itu baik teknis maupun nonteknis, bisa sama-sama kita diskusikan, sehingga bisa kita atasi,” tutur Nina.
Evelyn Djuwidja, Program Manager TechnoServe Indonesia—organisasi yang saat ini menjalankan inisiatif Millers for Nutrition—memandang pertemuan multi-sektor ini sebagai langkah awal yang vital.
“Forum ini telah membuka peluang besar bagi rekan-rekan RMU (Rice Milling Units/penggilingan padi) dan ritel modern untuk saling bekerja sama,” ujarnya.
“Millers for Nutrition berkomitmen untuk terus mendampingi penggilingan padi dalam menjaga kualitas gizi produk, membantu efisiensi produksi, dan memfasilitasi hubungan bisnis agar kerja sama dengan ritel modern dapat berjalan dengan lancar, sehat, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Jakarta: Indonesia tengah menghadapi masalah kedaruratan senyap berupa
kelaparan tersembunyi. Pemicunya adalah defisiensi zat besi kronis, kondisi ini melahirkan lonjakan angka anemia di berbagai penjuru Nusantara.
Para pakar kesehatan publik menilai bahwa intervensi paling strategis untuk mengatasinya adalah lewat
fortifikasi beras. Apa sih sebenarnya fortifikasi beras itu? Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) Nina Sarjunani menjelaskan fortifikasi beras merupakan bentuk intervensi yang minim hambatan (low-friction), karena tidak menuntut perubahan perilaku makan masyarakat.
Artinya warga tetap memasak dan makan nasi seperti biasa, tetapi mendapatkan tambahan zat besi dan mikronutrien penting lainnya secara signifikan. Lonjakan pemenuhan gizi (nutrition gain) yang dihasilkan bisa sangat masif, hanya dengan margin kenaikan biaya produksi sekitar Rp 1.000 per kilogram.
Dalam pidato kuncinya di acara bertajuk "Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market” Nina menjelaskan bahwa upaya mengikis kekurangan mikronutrien selama ini bertumpu pada cara diversifikasi pangan dan suplementasi.
Diversifikasi pangan—mengajak rumah tangga mengonsumsi variasi karbohidrat, sayuran, dan sumber protein. Namun, meski paling ideal, diversifikasi pangan sulit dilakukan karena tak semua kelompok masyarakat mampu membeli ragam sumber nutrisi tersebut.
Kedua adalah suplementasi. Walaupun sederhana, pendekatan ini juga menghadapi tantangan karena tingkat kepatuhan konsumsi suplemen masih rendah.
“Yang paling cost-effective adalah fortifikasi,” kata Nina.
Fortifikasi sejatinya bukan barang baru, Indonesia sendiri telah sukses melakukan ragam fortifikasi seperti garam beryodium, tepung terigu yang diperkaya zat besi dan seng, serta minyak goreng yang diperkaya vitamin A.
Namun, meski tepung terigu merupakan kendaraan intervensi yang kuat, ia mengingatkan bahwa tepung terigu bukanlah makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Nina menilai fokus fortifikasi harus dialihkan ke komoditas berikutnya, yaitu beras, mengingat bahan pangan tersebut dikonsumsi oleh 95 persen penduduk di dalam negeri.
Baca Juga :
Meski menjanjikan manfaat yang nyata, upaya memperluas skala beras fortifikasi di bentang geografis Indonesia yang luas menghadang tantangan operasional. Hal itu diungkapkan oleh Budianto Wijaya, anggota komite penasihat (advisory member) Millers for Nutrition.
Sektor penggilingan padi di Indonesia sangat terfragmentasi, melibatkan banyak operator mulai dari fasilitas industri skala besar hingga penggilingan kecil di pedesaan. Realitas ini membuat penyelarasan regulasi, standarisasi pengawasan mutu, dan keseragaman distribusi menjadi tantangan tersendiri.
Saat ini, beras fortifikasi masih menjadi barang mewah yang ceruk pasarnya terbatas, dikemas sebagai produk khusus di rak-rak supermarket premium dan lebih banyak dijangkau kelompok ekonomi tertentu.
Padahal, peluang sesungguhnya untuk mengubah tren kesehatan publik berada di tempat lain: menyasar kelompok rentan melalui bantuan pangan pemerintah, intervensi kesehatan ibu dan anak, serta program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait MBG, pihaknya telah membicarakan agar program beras fortifikasi bisa masuk. Selama ini, garam dan minyak goreng yang digunakan dalam program MBG sudah terfortifikasi.
Di luar persoalan logistik, strategi ini harus berhadapan dengan tantangan persepsi publik dan penataan pasar. Nina menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat rendah, membuat pasar rentan terhadap disinformasi—termasuk hoaks viral terkait isu "beras plastik" yang sempat merusak kepercayaan konsumen.
Selain itu, harga juga masih menjadi isu sensitif. Selama ini beras fortifikasi kerap dikategorikan sebagai beras khusus dengan bahan baku beras premium, sehingga harganya relatif mahal.
Pembangunan industri FRK (Fortified Rice Kernels), memperkuat penggilingan dan membuka jalan distribusi komersial menjadi salah satu usulan dari panel yang terdiri dari pelaku industri beras.
Forum yang berlangsung hari Rabu ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut, mempertemukan pelaku penggilingan padi, ritel modern, dan pegiat fortifikasi gizi dalam satu atap. “Saya yakin bahwa dengan acara hari ini, permasalahan itu baik teknis maupun nonteknis, bisa sama-sama kita diskusikan, sehingga bisa kita atasi,” tutur Nina.
Evelyn Djuwidja, Program Manager TechnoServe Indonesia—organisasi yang saat ini menjalankan inisiatif Millers for Nutrition—memandang pertemuan multi-sektor ini sebagai langkah awal yang vital.
“Forum ini telah membuka peluang besar bagi rekan-rekan RMU (Rice Milling Units/penggilingan padi) dan ritel modern untuk saling bekerja sama,” ujarnya.
“Millers for Nutrition berkomitmen untuk terus mendampingi penggilingan padi dalam menjaga kualitas gizi produk, membantu efisiensi produksi, dan memfasilitasi hubungan bisnis agar kerja sama dengan ritel modern dapat berjalan dengan lancar, sehat, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(RUL)
