Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan direncanakan Juli mendatang. Sebab, jumlah anak-anak yang terinfeksi covid-19 sangat tinggi.
"Saya sebagai Ketua DPD RI meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek, untuk menunda rencana sekolah tatap muka,” kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Juni 2021.
Senator asal Jawa Timur itu menilai wacana PTM tak bisa dipaksakan meski dengan menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak masih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti orang dewasa.
Baca: Kasus Covid-19 Melonjak, Opsi PTM Terbatas Jalan Terus
Berdasarkan data Satgas covid-19, terdapat 64.690 kasus positif pada anak dengan rentang usia 7-12 tahun. Sebanyak 60.642 anak dinyatakan sembuh. Sedangkan 120 anak penderita covid-19 meninggal.
Kemudian, sebanyak 58.858 anak usia 16-18 tahun dinyatakan positif Covid-19. Sebanyak 55.159 anak dinyatakan sembuh. Sedangkan yang meninggal mencapai 130 anak
Menurut dia, angka tersebut membuktikan penyebaran covid-19 untuk anak usia sekolah sangat tinggi. Hal ini tentunya harus menjadi catatan pemerintah sebelum merealisasikan PTM.
Di sisi lain, kesiapan sekolah dalam pencegahan covid-19 masih rendah. Seperti, kurangnya sarana sanitasi, tempat cuci tangan, dan disinfektan.
"Ini juga harus jadi pertimbangan penundaan sekolah tatap muka meski dilakukan hanya seminggu 2 kali dengan kapasitas kelas 50 persen,” ungkap dia.
Dia menyampaikan DPD bakal memantau rencana sekolah tatap muka. LaNyalla juga mengimbau agar percobaan sekolah tatap muka untuk sementara disetop dahulu, kecuali bagi daerah yang berstatus zona hijau.
Selain itu, orang tua diminta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Terutama saat belajar dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
“Karena penyebaran virus korona baru sangat cepat,” ujar dia.
Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menunda rencana pembelajaran tatap muka (
PTM) yang akan direncanakan Juli mendatang. Sebab, jumlah anak-anak yang terinfeksi covid-19 sangat tinggi.
"Saya sebagai Ketua DPD RI meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek, untuk menunda rencana sekolah tatap muka,” kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Juni 2021.
Senator asal Jawa Timur itu menilai wacana PTM tak bisa dipaksakan meski dengan menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak masih sulit menerapkan
protokol kesehatan seperti orang dewasa.
Baca:
Kasus Covid-19 Melonjak, Opsi PTM Terbatas Jalan Terus
Berdasarkan data Satgas covid-19, terdapat 64.690 kasus positif pada anak dengan rentang usia 7-12 tahun. Sebanyak 60.642 anak dinyatakan sembuh. Sedangkan 120 anak penderita covid-19 meninggal.
Kemudian, sebanyak 58.858 anak usia 16-18 tahun dinyatakan positif Covid-19. Sebanyak 55.159 anak dinyatakan sembuh. Sedangkan yang meninggal mencapai 130 anak
Menurut dia, angka tersebut membuktikan penyebaran covid-19 untuk anak usia sekolah sangat tinggi. Hal ini tentunya harus menjadi catatan pemerintah sebelum merealisasikan PTM.
Di sisi lain, kesiapan sekolah dalam pencegahan covid-19 masih rendah. Seperti, kurangnya sarana sanitasi, tempat cuci tangan, dan disinfektan.
"Ini juga harus jadi pertimbangan penundaan sekolah tatap muka meski dilakukan hanya seminggu 2 kali dengan kapasitas kelas 50 persen,” ungkap dia.
Dia menyampaikan DPD bakal memantau rencana sekolah tatap muka. LaNyalla juga mengimbau agar percobaan sekolah tatap muka untuk sementara disetop dahulu, kecuali bagi daerah yang berstatus zona hijau.
Selain itu, orang tua diminta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Terutama saat belajar dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
“Karena penyebaran virus korona baru sangat cepat,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
