Pemerintah Masih Terapkan PPKM Mikro, Bukan Lockdown

Jakarta: Pemerintah masih memakai skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk menekan penyebaran covid-19. Bukan karantina wilayah atau lockdown. "Kebijakan tersebut tidak berarti kita tidak bisa melakukan pendekatan sampai ke daerah. Bisa dari kabupaten, kecamatan, hingga RT/RW jadi bisa dilakukan pendekatan PPKM mikro," kata Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede saat dihubungi, Minggu, 20 Juni 2021. Klaster covid pada satu RT/RW dan kecamatan bisa dikoordinasikan antar kecamatan. Sehingga, pengetatan PPKM Mikro bisa menjadi pendekatan di satu kabupaten. KPC PEN mengaktifkan posko pencegahan covid-19 untuk menekan laju pandemi. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk memastikan strategi ini berhasil. Raden mengatakan penanganan covid-19 tak menjadi beban yang bisa dipikul pemerintah sendirian. Sebab, virus korona bisa hidup di tubuh manusia dan menyebar dari manusia ke manusia. Baca: Peningkatan Prokes Dinilai Ampuh Hadapi Lonjakan Kasus Dia menyebut karantina di tingkat kabupaten atau kecamatan dapat dilakukan masing-masing wilauah. Pemerintah daerah juga diinstruksikan memastikan 75 warga warga bekerja dari rumah (work from home) "Persoalan sekarang membuat ini menjadi efektif, seluruh jam kegiatan restoran dan perkantoran dikurangi," Kegiatan keagamaan, ibadah, dan sekolah juga diusahakan dilakukan di rumah atau secara daring (online). Dia yakin seluruh strategi ini bisa menekan lonjakan kasus covid-19 jika dilakukan bersama-sama.