medcom.id, Jakarta: Pemerintah Daerah DKI Jakarta disarankan tak asal-asalan dalam menangani prostitusi di Kalijodo. Khususnya, dalam mengurus masa depan PSK yang berada di sana.
Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat, dalam beberapa kasus yang ada, penanganan masalah prostitusi tak digarap secara konsisten. Keseriusan pemerintah membina PSK kerap luntur seiring waktu.
"Awalnya Pemda serius lama-lama tidak serius karena dianggap terlalu melindungi PSK yang (dianggap) adalah 'sampah' masyarakat," kata Adrianus kepada Metrotvnews.com, Senin (15/2/2016).
Pemda, kata dia, terbelenggu dengan pandangan publik dalam menyikapi masalah ini yang cenderung menginginkan pendekatan keamanan. Padahal, pendekatan sosial, ekonomi, keagamaan dan kesehatan tak boleh luput.
Guru Besar Kriminologi UI ini menjelaskan, Pemda DKI tak boleh sekedar menutup bisnis prostitusi tanpa memberikan kehidupan layak bagi PSK. "Bagaimana nasib PSK yang tidak bisa mendapatkan penghasilan?" tanya dia.
Bila tak dibina, kata dia, PSK bisa kembali terjun ke dalam jurang bisnis prostitusi. Masalah ini perlu dipikirkan jajaran Pemda DKI serta unsur lainnya di Musyarawah Pimpinan Daerah (Muspida).
"Mereka kemungkinan akan pergi ke jalan yang tidak aman secara keamanan dan kesehatan atau ke daerah lain. Hal ini lebih penting untuk diantisipasi oleh Muspida," tekan Anggota baru Ombudsman.
Rencana penggusuran Kalijodo mengemuka pekan kemarin. Pemicunya, insiden tabrakan mobil Toyota Fortuner dengan pengendara motor, yang membuat penunggang motor tewas.
Hasil penyelidikan, Riki sang sopir Fortuner, mengantuk lantaran habis minum bir di Kawasan Kalijodo. Insiden itu terjadi tepat perayaan Imlek 2567.
Insiden tabrakan melebar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun berang dan langsung tancap target penggusuran Kalijodo.
Rencana Basuki mendapat perlawanan warga. Warga bahkan bakal menurunkan preman buat mengadang penggusuran. Apa dikata, lelaki yang akrab disapa Ahok itu lebih punya kuasa.
Ahok langsung berkoordinasi dengan jajarannya. Tak lupa dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya buat menertibkan kawasan hiburan yang sudah melegenda sejak 1950-an.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Daerah DKI Jakarta disarankan tak asal-asalan dalam menangani prostitusi di Kalijodo. Khususnya, dalam mengurus masa depan PSK yang berada di sana.
Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat, dalam beberapa kasus yang ada, penanganan masalah prostitusi tak digarap secara konsisten. Keseriusan pemerintah membina PSK kerap luntur seiring waktu.
"Awalnya Pemda serius lama-lama tidak serius karena dianggap terlalu melindungi PSK yang (dianggap) adalah 'sampah' masyarakat," kata Adrianus kepada
Metrotvnews.com, Senin (15/2/2016).
Pemda, kata dia, terbelenggu dengan pandangan publik dalam menyikapi masalah ini yang cenderung menginginkan pendekatan keamanan. Padahal, pendekatan sosial, ekonomi, keagamaan dan kesehatan tak boleh luput.
Guru Besar Kriminologi UI ini menjelaskan, Pemda DKI tak boleh sekedar menutup bisnis prostitusi tanpa memberikan kehidupan layak bagi PSK. "Bagaimana nasib PSK yang tidak bisa mendapatkan penghasilan?" tanya dia.
Bila tak dibina, kata dia, PSK bisa kembali terjun ke dalam jurang bisnis prostitusi. Masalah ini perlu dipikirkan jajaran Pemda DKI serta unsur lainnya di Musyarawah Pimpinan Daerah (Muspida).
"Mereka kemungkinan akan pergi ke jalan yang tidak aman secara keamanan dan kesehatan atau ke daerah lain. Hal ini lebih penting untuk diantisipasi oleh Muspida," tekan Anggota baru Ombudsman.
Rencana penggusuran Kalijodo mengemuka pekan kemarin. Pemicunya, insiden tabrakan mobil Toyota Fortuner dengan pengendara motor, yang membuat penunggang motor tewas.
Hasil penyelidikan, Riki sang sopir Fortuner, mengantuk lantaran habis minum bir di Kawasan Kalijodo. Insiden itu terjadi tepat perayaan Imlek 2567.
Insiden tabrakan melebar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun berang dan langsung tancap target penggusuran Kalijodo.
Rencana Basuki mendapat perlawanan warga. Warga bahkan bakal menurunkan preman buat mengadang penggusuran. Apa dikata, lelaki yang akrab disapa Ahok itu lebih punya kuasa.
Ahok langsung berkoordinasi dengan jajarannya. Tak lupa dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya buat menertibkan kawasan hiburan yang sudah melegenda sejak 1950-an.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
