medcom.id, Jakarta: Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan memanipulasi rekapitulasi adalah kejahatan demokrasi.
Hal itu ditegaskan Hasto menanggapi banyaknya temuan berbagai bentuk manipulasi penghitungan suara baik dengan mengubah dokumen C1 maupun dengan menggelembungkan suara saat rekapitulasi dilakukan.
"Tindakan manipulasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi. Di balik angka rekapitulasi tercermin suara rakyat yang berdaulat dan harus dilindungi," tegas Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/7/2014).
Hasto menegaskan proses rekapitulasi suara dalam Pemilu Presiden 2014 dari seluruh tingkatan penyelenggaraan pemilu harus dilihat sebagai sebuah usaha menjaga suara rakyat.
"Atas kondisi tersebut, kami mempercayakan sepenuhnya pada penyelenggara pemilu yang sangat memahami bahwa pemilu ini menentukan arah Indonesia ke depan. Kami juga percaya pada Bawaslu dan DKPP. Kedua lembaga itu akan terus mendorong pemilu yang benar-benar demokratis, dan jurdil, khususnya di dalam melindungi setiap suara rakyat yang telah disuarakan pada 9 Juli lalu," ungkapnya.
Tim Jokowi-JK, sambung Hasto, mengajak kekuatan pro-demokrasi seperti LSM, masyarakat sipil, para pengamat politik, serta para suka relawan agar mengawasi dan melakukan pengecekan ulang atas rekapitulasi di PPS dan PPK.
"Ketika dokumen C1 dan hasil rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan sudah bebas dari manipulasi, di situlah suara rakyat terlindungi. Selain itu, hukum harus ditegakkan untuk menindak siapapun yang berbuat kecurangan," cetusnya. (*)
medcom.id, Jakarta: Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan memanipulasi rekapitulasi adalah kejahatan demokrasi.
Hal itu ditegaskan Hasto menanggapi banyaknya temuan berbagai bentuk manipulasi penghitungan suara baik dengan mengubah dokumen C1 maupun dengan menggelembungkan suara saat rekapitulasi dilakukan.
"Tindakan manipulasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi. Di balik angka rekapitulasi tercermin suara rakyat yang berdaulat dan harus dilindungi," tegas Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/7/2014).
Hasto menegaskan proses rekapitulasi suara dalam Pemilu Presiden 2014 dari seluruh tingkatan penyelenggaraan pemilu harus dilihat sebagai sebuah usaha menjaga suara rakyat.
"Atas kondisi tersebut, kami mempercayakan sepenuhnya pada penyelenggara pemilu yang sangat memahami bahwa pemilu ini menentukan arah Indonesia ke depan. Kami juga percaya pada Bawaslu dan DKPP. Kedua lembaga itu akan terus mendorong pemilu yang benar-benar demokratis, dan jurdil, khususnya di dalam melindungi setiap suara rakyat yang telah disuarakan pada 9 Juli lalu," ungkapnya.
Tim Jokowi-JK, sambung Hasto, mengajak kekuatan pro-demokrasi seperti LSM, masyarakat sipil, para pengamat politik, serta para suka relawan agar mengawasi dan melakukan pengecekan ulang atas rekapitulasi di PPS dan PPK.
"Ketika dokumen C1 dan hasil rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan sudah bebas dari manipulasi, di situlah suara rakyat terlindungi. Selain itu, hukum harus ditegakkan untuk menindak siapapun yang berbuat kecurangan," cetusnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
