Pemda Diminta Tiru Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat
Ilustrasi Sidang Paripurna DPD. Foto: ANT/ Akbar Nugroho Gumay
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017. Hasilnya, tahun ini pemerintah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi itu diapresiasi oleh DPD RI. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyebutkan, pemerintah kembali mengulang prestasi luar biasa dalam hal pengelolaan anggaran negara.

"Pemerintah mampu mempertahankan opini yang telah diraih dalam LKPP 2016," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.


Senator asal daerah pemilihan Maluku itu menyebutkan, WTP menjadi bukti sudah mulai terbangunnya komitmen di setiap Kementerian Negara/Lembaga menerapkan asas pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Dia pun berharap, hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Sehingga sinergi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan negara demi peningkatan kesejahteraan daerah dapat di capai," ungkap dia.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan, pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

"Terdapat 79 LKKL dan 1 LKBUN yang memperoleh opini WTP," kata Moermahadi.

BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada enam LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada dua LKKL. Opini WDP diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, LPP TVRI, dan LPP RRI. 

Sementara opini TMP diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran pembatasan lingkup pada belanja modal dan belanja barang. Pada Badan Keamanan Laut, dikarenakan aset tetap konstruksi dalam proses (KDP) tidak dapat diyakini keberadaannya, serta pembatasan lingkup pemeriksaan.

"Sehingga BPK tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk menyatakan opini kewajaran atas laporan keuangan KKP dan Bakamla," tutur dia.



(ROS)