Jakarta: Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) mesti jadi momen kontemplasi pemerintah. Khususnya, terkait kritik dari elemen bangsa, tak terkecuali akademisi.
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyebut kritik merupakan respons wajar atas kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan kritik Rocky Gerung yang ramai dinilai sebagai hujatan atau hinaan pada Presiden Joko Widodo.
"Misal saja yang baru riuh soal Rocky Gerung, jika kritik atau bahkan hujatan itu ditujukan pada kekuasaan, maka tidak boleh dibatasi. Tetapi, jika Rocky Gerung mengkritik dan menyinggung sesama warga negara lainnya, maka perlu kehadiran negara untuk membela warganya," ujar Dedi kepada Medcom.id, Jumat, 18 Agustus 2023.
Dia menyebut makna kemerdekaan mesti dipakai dalam kontemplasi pemerintah, yakni negara dan elemen negara yang bebas dari intimidasi. Termasuk, dalam menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara.
Dedi menyebut kebebasan mengkritik adalah kemerdekaan warga dalam merespons pelayanan terhadap mereka. Sehingga, kritik dengan bahasa dan etika apa pun yang ditujukan pada penyelenggara negara, baik pejabat publik maupun politik adalah hak bagi setiap warga negara.
"Dan tidak boleh dibatasi, termasuk menggunakan pembatasan etika sekali pun," kata dia.
Di sisi lain, Dedi mendorong pembuat aturan mengawal kemerdekaan warga ini. Terutama, dalam menata regulasi agar jelas dan tegas, soal kebebasan berpendapat dalam rangka hidup di negara merdeka.
"DPR perlu mengatur kebebasan berpendapat yang bersinggungan dengan sesama warga negara, tetapi tidak pada penyelenggaranya," ujar Dedi.
Pengamat politik Lucius Karus memotret kemerdekaan dengan kebebasan berpendapat sebagai produk legislasi, yang mesti terus dievaluasi. Kemerdekaan, kata dia, adalah momen mereview progres pemeliharaan kebebasan berpendapat.
"Sebagai wujud kebebasan dari penjajahan kolonial, kemerdekaan yang diperingati setiap tahun juga seharusnya menjadi momentum refleksi sejauh mana kebebasan sebagai elemen mendasar demokrasi juga terejawantah semakin baik dalam kehidupan berbangsa," kata Lucius.
Dia melihat fakta setelah Indonesia merdeka, yakni kebebasan berpendapat yang kerap dikerangkeng sebagai jargon politik. Jargon saja, tak boleh 'keluar' kerangkeng.
"Setiap saat elite selalu mengakui kita sudah bebas, tetapi nyatanya setiap waktu juga ada yang dikriminalisasi karena menggunakan kebebasannya berbicara," tegas Lucius.
Menurut Lucius, seharusnya jargon itu jangan dikerangkeng. Harus keluar menghirup udara bebas dan menjelma menjadi praktek nyata.
"Kebebasan kalau sudah diatur-atur, apalagi yang mengaturnya sesuka penguasa, ya jelas enggak bebas lagi lah," kata Lucius.
Jakarta: Hari Ulang Tahun (
HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) mesti jadi momen kontemplasi pemerintah. Khususnya, terkait kritik dari elemen bangsa, tak terkecuali akademisi.
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyebut kritik merupakan respons wajar atas kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan
kritik Rocky Gerung yang ramai dinilai sebagai hujatan atau hinaan pada Presiden Joko Widodo.
"Misal saja yang baru riuh soal Rocky Gerung, jika kritik atau bahkan hujatan itu ditujukan pada kekuasaan, maka tidak boleh dibatasi. Tetapi, jika Rocky Gerung mengkritik dan menyinggung sesama warga negara lainnya, maka perlu kehadiran negara untuk membela warganya," ujar Dedi kepada
Medcom.id, Jumat, 18 Agustus 2023.
Dia menyebut makna kemerdekaan mesti dipakai dalam kontemplasi pemerintah, yakni negara dan elemen negara yang bebas dari intimidasi. Termasuk, dalam menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara.
Dedi menyebut kebebasan mengkritik adalah kemerdekaan warga dalam merespons pelayanan terhadap mereka. Sehingga, kritik dengan bahasa dan etika apa pun yang ditujukan pada penyelenggara negara, baik pejabat publik maupun politik adalah hak bagi setiap warga negara.
"Dan tidak boleh dibatasi, termasuk menggunakan pembatasan etika sekali pun," kata dia.
Di sisi lain, Dedi mendorong pembuat aturan mengawal kemerdekaan warga ini. Terutama, dalam menata regulasi agar jelas dan tegas, soal kebebasan berpendapat dalam rangka hidup di negara merdeka.
"DPR perlu mengatur kebebasan berpendapat yang bersinggungan dengan sesama warga negara, tetapi tidak pada penyelenggaranya," ujar Dedi.
Pengamat politik Lucius Karus memotret kemerdekaan dengan kebebasan berpendapat sebagai produk legislasi, yang mesti terus dievaluasi. Kemerdekaan, kata dia, adalah momen mereview progres pemeliharaan kebebasan berpendapat.
"Sebagai wujud kebebasan dari penjajahan kolonial, kemerdekaan yang diperingati setiap tahun juga seharusnya menjadi momentum refleksi sejauh mana kebebasan sebagai elemen mendasar demokrasi juga terejawantah semakin baik dalam kehidupan berbangsa," kata Lucius.
Dia melihat fakta setelah Indonesia merdeka, yakni kebebasan berpendapat yang kerap dikerangkeng sebagai jargon politik. Jargon saja, tak boleh 'keluar' kerangkeng.
"Setiap saat elite selalu mengakui kita sudah bebas, tetapi nyatanya setiap waktu juga ada yang dikriminalisasi karena menggunakan kebebasannya berbicara," tegas Lucius.
Menurut Lucius, seharusnya jargon itu jangan dikerangkeng. Harus keluar menghirup udara bebas dan menjelma menjadi praktek nyata.
"Kebebasan kalau sudah diatur-atur, apalagi yang mengaturnya sesuka penguasa, ya jelas enggak bebas lagi lah," kata Lucius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
