Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati menyebut disinformasi di media sosial terkait kepemiluan bakal marak jelang Pemilu 2024. Tujuannya, mempengaruhi opini publik.
“Kalau 2014 tujuannya untuk mengubah opini publik, atau mengubah pilihannya masyarakat, jadi serang menyerang antar peserta pemilu,” ungkap Ninis di Jakarta, Senin, 17 April 2023.
Dia menyebut disinformasi juga pernah terjadi pada Pemilu 2019. Sasarannya yaitu penyelenggara hingga proses pemilihan.
“Kalau 2019 itu sudah mulai menyerang penyelenggara, baik punya KPU maupun Bawaslu, terkait tata cara proses pemilunya, tadi soal surat suara, dan bagaimana memilih di TPS,” ungkap dia.
Bahkan, ada disinformasi yang tersebar bahwa orang tak perlu ke TPS, tapi cukup ikut poling di salah satu platform media sosial saja. Tentu adanya disinformasi tersebut hak pilihnya jadi hilang.
Tak hanya itu, Ninis juga menyoroti bahaya kampanye di media sosial. Padahal, sosialisasi media sosial ini dinilai ruang abu-abu yang bisa menimbulkan disinformasi.
“Ini disinformasi tidak hanya dikonsenkan pada masa kampanye saja, tapi bagaimana situasi hari ini? Rasanya itu tidak bisa dihindari, karena tidak mungkin tidak menggunakan medsos,” paparnya.
Maka, Ninis mendorong penyelenggara pemilu memperkuat ekosisitem digital yang demokratis menuju pemilu 2024. Diharapkan, eksosistem digital ini mampu mendeteksi, menganalisis, dan memperkuat penggunaan medsos agar tak disalahgunakan.
“Bagaimana pun juga medsos tidak mungkin tak digunakan, di samping cepat dan gratis, tapi di satu sisi terdapat potensi berita bohong, missinformasi, perilaku yang non autentik, kemudian boot, influencer atau buzzer, kemudian dana kampanye,” paparnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati menyebut disinformasi di
media sosial terkait kepemiluan bakal marak jelang Pemilu 2024. Tujuannya, mempengaruhi opini publik.
“Kalau 2014 tujuannya untuk mengubah opini publik, atau mengubah pilihannya masyarakat, jadi serang menyerang antar peserta pemilu,” ungkap Ninis di Jakarta, Senin, 17 April 2023.
Dia menyebut disinformasi juga pernah terjadi pada Pemilu 2019. Sasarannya yaitu penyelenggara hingga proses pemilihan.
“Kalau 2019 itu sudah mulai menyerang penyelenggara, baik punya
KPU maupun Bawaslu, terkait tata cara proses pemilunya, tadi soal surat suara, dan bagaimana memilih di TPS,” ungkap dia.
Bahkan, ada disinformasi yang tersebar bahwa orang tak perlu ke TPS, tapi cukup ikut poling di salah satu
platform media sosial saja. Tentu adanya disinformasi tersebut hak pilihnya jadi hilang.
Tak hanya itu, Ninis juga menyoroti bahaya kampanye di
media sosial. Padahal, sosialisasi media sosial ini dinilai ruang abu-abu yang bisa menimbulkan disinformasi.
“Ini disinformasi tidak hanya dikonsenkan pada masa kampanye saja, tapi bagaimana situasi hari ini? Rasanya itu tidak bisa dihindari, karena tidak mungkin tidak menggunakan medsos,” paparnya.
Maka, Ninis mendorong penyelenggara pemilu memperkuat ekosisitem digital yang demokratis menuju pemilu 2024. Diharapkan, eksosistem digital ini mampu mendeteksi, menganalisis, dan memperkuat penggunaan medsos agar tak disalahgunakan.
“Bagaimana pun juga medsos tidak mungkin tak digunakan, di samping cepat dan gratis, tapi di satu sisi terdapat potensi berita bohong, missinformasi, perilaku yang non autentik, kemudian boot, influencer atau buzzer, kemudian dana kampanye,” paparnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
