Ilustrasi air bersih. (Foto: ANTARA/Basri Marzuki)
Ilustrasi air bersih. (Foto: ANTARA/Basri Marzuki)

PAM Jaya-Aetra Menyepakati Penghentian Swastanisasi Air

Nasional swastanisasi air
Nur Azizah • 13 April 2019 00:00
Jakarta: PD PAM Jaya dan PT. Aetra Air Jakarta menyepakati penghentian swastanisasi air. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan awal (head of agreement atau HoA) antara PT Aetra dan PAM JAYA.
 
Kesepakatan itu ditandatangai antara Direktur Utama PAM JAYA, Priyatno Bambang Hernowo dan Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, Edy Hari Sasono. HoA ini menjadi langkah awal untuk melaksanakan perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih.
 
Direktur Utama PT. PAM JAYA, Priyatno Bambang Hernowo mengatakan, ada empat hal yang disepakati dalam HoA tersebut. Keempat hal itu adalah PAM JAYA dan Aetra bersepakat konsesi pengelolaan air di Jakarta diberikan kepada PAM JAYA.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kedua, sepakat untuk melakukan due diligent (uji tuntas) sebagai pertimbangan PAM JAYA dalam menyusun syarat dan ketentuan dalam pengembalian konsesi dan implikasinya," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.
 
Ketiga, sepakat menyusun transisi dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta setelah pengembalian konsesi. Terakhir, menyusun peningkatan pelayanan untuk mencapai akses 82 persen di 2023, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pernyataan Kembali.
 
Bambang berharap, dalam waktu enam bulan akan dicapai kesepakatan baru berdasar pada hasil uji kelayakan. Untuk melakukan uji tuntas, PT PAM Jaya mengandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 
“Kita meminta BPKP untuk melakukan telaah terhadap hasil due diligence yang akan dilakukan serta pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memastikan tata kelola yang baik dan patuh”, tegas Hernowo.
 
Terkait dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), Hernowo menyebut pihaknya masih terus berkoordinasi terkait penandatanganan kesepakatan awal. Bambang berharap kesepakatan bisa ditandangani dalam waktu dekat.
 
“Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan PALYJA, kami akan tetap melakukan uji tuntas untuk dipakai sebagai landasan bagi Pemprov DKI dan PAM JAYA mengambil langkah kebijakan yang sesuai,” ujar Hernowo.
 
Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1998, pengelolaan air minum di Jakarta dikelola oleh dua perusahaan swasta, yaitu Aetra untuk wilayah timur DKI Jakarta dan Palyja untuk wilayah barat DKI Jakarta. Semenjak itu konsesi dipegang oleh Swasta dan PAM JAYA berperan sebagai pengawas.
 
Studi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang dibentuk oleh Gubernur menyimpulkan bahwa kemungkinan kecil bagi mitra swasta untuk mencapai target yang ditetapkan pada awal perjanjian dengan skema perjanjian kerja sama saat ini.
 
PAM JAYA diminta Pemprov DKI untuk mengambilalih pengelolaan air minum perpipaan di DKI Jakarta untuk memastikan target layanan dasar air minum perpipaan dapat dituntaskan di tahun 2030 dengan akses 100 persen, sejalan dengan amanat PBB dalam pembangunan yang bekelanjutan (SDG) yang menargetkan 100 persen cakupan layanan pada tahun 2030.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif