Pernyataan Sikap Komite II terhadap Kecelakaan Lion Air JT610

Anggi Tondi Martaon 01 November 2018 18:03 WIB
berita dpdgemerlap dunia penerbangan
Pernyataan Sikap Komite II terhadap Kecelakaan Lion Air JT610
Barang-barang diduga berasal dari pesawat Lion Air PK-LQP yang jatuh di perairan Tanjung Karawang (Foto:Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.)
Jakarta: Komite II DPD RI prihatin dengan kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP bernomor penerbangan JT610. Maskapai berlambang singa rute Jakarta-Pangkal Pinang itu jatuh di perairan Karawang pada Senin, 29 Oktober 2018, sekitar pukul 06.32 WIB. 

Tak hanya menyampaikan belasungkawa, Komite II DPD RI juga mengapresiasi upaya Basarnas, Kementerian Perhubungan, Polair, KPLP, BAKAMLA, Bea Cukai serta semua pihak yang telah turut serta melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban.

Melalui keterangan pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 1 November 2018, Komite II DPD RI menyampaikan pernyataan sikap atas kecelakaan tersebut.


Komite II mendorong Komite Nasional Keselamatan Penerbangan (KNKT) agar secara cermat dan berhati-hati dalam melakukan investigasi. Sebab, musibah penerbangan pesawat Lion Air JT-610 ternyata tidak hanya menjadi duka dan kekhawatiran kita masyarakat Indonesia, namun juga bagi negara tetangga. 

Salah satunya disampaikan oleh Australia. Pemerintah negeri Kangguru itu melarang warganya menggunakan maskapai Lion Air hingga hasil investigasi musibah penerbangan ini dikeluarkan.

Komite II DPD RI mendesak pihak maskapai Lion Air selaku perusahaan jasa penerbangan agar menuntaskan evaluasi internal dan kooperatif dalam penyidikan yang dilakukan. Sehingga, kejadian serupa bisa dihindari pada masa akan datang.

Komite II DPD RI meminta pihak berwenang bisa mengklarifikasi dan menginformasikan secara akurat kepada masyarakat. Hal itu perlu dilakukan  untuk menghindari informasi yang simpang siur.

Komite II DPD RI mengimbau kepada masyarakat agar bijak dan menunggu hasil penyelidikan dari KNKT hingga tuntas. Infomasi hoax terkait musibah penerbangan Lion Air JT-610 yang disebarkan oleh pihak tidak bertangungjawab harus segera ditindak lanjuti oleh pihak berwajib karena menimbulkan keresahan dan traumatik dimasyarakat.

Komite II DPD RI mendesak Pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan sistem keselamatan penerbangan sesuai amat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pengawasan mencakup wilayah, angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas lain .



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id