medcom.id, Jakarta: Turunnya ongkos naik haji 2015 hingga 502 dolar AS cukup melegakan masyarakat. Sebenarnya, biaya haji ini masih bisa ditekan lebih rendah lagi melalui penghematan biaya katering, penginapan, dan optimalisasi bunga atau bagi hasil dari dana nasabah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, membeberkan skema bagaimana ongkos haji masih bisa turun lagi. Dimana awalnya pemerintah, lewat Kementrian Agama (Kemenag), hanya mengusulkan penurunan sebesar 20 dolar AS.
"Kita di komisi VII merasa angka itu terlalu kecil, sehingga kita sisir biaya apa saja yang bisa dipotong,” kata Fikri saat menjadi narasumber talkshow bertema `Dinamika Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2015` di Thamrin City, Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Faktor terbesar pengurangan ongkos haji, kata politisi PKS ini, adalah dari komponen biaya penerbangan. Selama ini ada dua maskapai yang terlibat dalam penerbangan haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Namun, sayangnya komponen besar ongkos haji ini tak pernah diaudit.
“Ketika kita panggil pihak maskapai, ternyata bisa dipotong sangat banyak,” ungkap Fikri.
Kalau pembahasan di DPR masih punya waktu lebih, ujar Fikri, penghematan ongkos naik haji akan jauh lebih banyak. Terutama dari biaya katering dan penginapan, sehingga biaya pun bisa diturunkan lagi.
Saat Komisi VIII mengecek biaya katering, ternyata mencapai 12 riyal per porsi makan. Namun ketika sampai ke jamaah, kualitas dan kuantitas makanan seharga 5 sampai 7 riyal.
“Ini karena sudah jatuh sampai tangan kesekian,” kata dia prihatin.
Fikri yakin, ongkos naik haji pada 2016 bisa turun lebih rendah lagi. Apalagi bila pemerintah berhasil melobi Ketua Muasasa (pihak swasta di Arab Saudi yang menangani perhajian) untuk menurunkan ongkos haji selama di Saudi.
Pemerintah bisa dengan mudah melobi, karena ketua Muasasa saat ini, Syeikh Mustofa Damanhuri adalah warga Saudi yang kebetulan lahir di Tegal, Jawa Tengah.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah itu juga menambahkan, berbagai masukan dari masyarakat terutama terkait penurunan biaya haji akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang terkait haji dan umrah. Dia meminta agar berbagai elemen masyarakat giat mengadakan edukasi terhadap calon jamaah haji dan umrah, agar kejadian masyarakat yang tertipu dengan travel haji umrah abal-abal bisa terus ditekan.
medcom.id, Jakarta: Turunnya ongkos naik haji 2015 hingga 502 dolar AS cukup melegakan masyarakat. Sebenarnya, biaya haji ini masih bisa ditekan lebih rendah lagi melalui penghematan biaya katering, penginapan, dan optimalisasi bunga atau bagi hasil dari dana nasabah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, membeberkan skema bagaimana ongkos haji masih bisa turun lagi. Dimana awalnya pemerintah, lewat Kementrian Agama (Kemenag), hanya mengusulkan penurunan sebesar 20 dolar AS.
"Kita di komisi VII merasa angka itu terlalu kecil, sehingga kita sisir biaya apa saja yang bisa dipotong,” kata Fikri saat menjadi narasumber talkshow bertema `Dinamika Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2015` di Thamrin City, Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Faktor terbesar pengurangan ongkos haji, kata politisi PKS ini, adalah dari komponen biaya penerbangan. Selama ini ada dua maskapai yang terlibat dalam penerbangan haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Namun, sayangnya komponen besar ongkos haji ini tak pernah diaudit.
“Ketika kita panggil pihak maskapai, ternyata bisa dipotong sangat banyak,” ungkap Fikri.
Kalau pembahasan di DPR masih punya waktu lebih, ujar Fikri, penghematan ongkos naik haji akan jauh lebih banyak. Terutama dari biaya katering dan penginapan, sehingga biaya pun bisa diturunkan lagi.
Saat Komisi VIII mengecek biaya katering, ternyata mencapai 12 riyal per porsi makan. Namun ketika sampai ke jamaah, kualitas dan kuantitas makanan seharga 5 sampai 7 riyal.
“Ini karena sudah jatuh sampai tangan kesekian,” kata dia prihatin.
Fikri yakin, ongkos naik haji pada 2016 bisa turun lebih rendah lagi. Apalagi bila pemerintah berhasil melobi Ketua Muasasa (pihak swasta di Arab Saudi yang menangani perhajian) untuk menurunkan ongkos haji selama di Saudi.
Pemerintah bisa dengan mudah melobi, karena ketua Muasasa saat ini, Syeikh Mustofa Damanhuri adalah warga Saudi yang kebetulan lahir di Tegal, Jawa Tengah.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah itu juga menambahkan, berbagai masukan dari masyarakat terutama terkait penurunan biaya haji akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang terkait haji dan umrah. Dia meminta agar berbagai elemen masyarakat giat mengadakan edukasi terhadap calon jamaah haji dan umrah, agar kejadian masyarakat yang tertipu dengan travel haji umrah abal-abal bisa terus ditekan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)