medcom.id, New York: Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait pengepungan massa dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) terhadap Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta/YLBHI. Kalla tak yakin, kegiatan yang dilakukan LBH bertujuan untuk menumbuhkan kembali PKI.
"Saya enggak yakin LBH bicara agar PKI tumbuh kembali. Hanya semacam pelajaran sejarah lah," kata Kalla di New York, Amerika Serikat, Senin 18 September 2017 waktu setempat.
Kalla sadar, bagi beberapa kalangan masih ada perdebatan mengenai siapa yang menjadi dalang atas tragedi 1965. Tapi, pemerintah yakin, PKI menjadi dalang di balik itu semua.
Meski, ada beberapa pihak yang memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah. Kalla yakin, perlahan sejarah akan meluruskan fakta yang sebenarnya.
"Tapi ada juga orang-orang yang mengatakan bukan. Jadi biar sejarah nanti yang meluruskan itu," tambah Kalla.
Namun, Kalla menegaskan, sikap pemerintah terhadap PKI telah final, sesuai dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang membubarkan partai besutan Dipati Nusantara (DN) Aidit itu. Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia itu masih berlaku hingga saat ini.
"Karena masih berlaku Tap MPR kan," tambah Kalla.
Kalla tak tahu alasan isu yang berumur puluhan tahun ini muncul kembali ke permukaan. Hanya saja, pria asal Makassar ini mengingatkan, pembahasan terhadap sejarah tragedi 1965 dari sisi keilmuan tak bisa dilarang.
"Kalau itu bicara keilmuan, silakan saja. Asal jangan upaya untuk menghidupkan kembali PKI, itu berarti melanggar Tap MPR, melanggar Undang-undang," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sejumlah massa menggeruduk kantor LBH di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu 17 September 2017 malam hingga dini hari. Mulanya massa menggelar unjuk rasa dan meminta YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
medcom.id, New York: Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait pengepungan massa dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) terhadap Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta/YLBHI. Kalla tak yakin, kegiatan yang dilakukan LBH bertujuan untuk menumbuhkan kembali PKI.
"Saya enggak yakin LBH bicara agar PKI tumbuh kembali. Hanya semacam pelajaran sejarah lah," kata Kalla di New York, Amerika Serikat, Senin 18 September 2017 waktu setempat.
Kalla sadar, bagi beberapa kalangan masih ada perdebatan mengenai siapa yang menjadi dalang atas tragedi 1965. Tapi, pemerintah yakin, PKI menjadi dalang di balik itu semua.
Meski, ada beberapa pihak yang memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah. Kalla yakin, perlahan sejarah akan meluruskan fakta yang sebenarnya.
"Tapi ada juga orang-orang yang mengatakan bukan. Jadi biar sejarah nanti yang meluruskan itu," tambah Kalla.
Namun, Kalla menegaskan, sikap pemerintah terhadap PKI telah final, sesuai dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang membubarkan partai besutan Dipati Nusantara (DN) Aidit itu. Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia itu masih berlaku hingga saat ini.
"Karena masih berlaku Tap MPR kan," tambah Kalla.
Kalla tak tahu alasan isu yang berumur puluhan tahun ini muncul kembali ke permukaan. Hanya saja, pria asal Makassar ini mengingatkan, pembahasan terhadap sejarah tragedi 1965 dari sisi keilmuan tak bisa dilarang.
"Kalau itu bicara keilmuan, silakan saja. Asal jangan upaya untuk menghidupkan kembali PKI, itu berarti melanggar Tap MPR, melanggar Undang-undang," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sejumlah massa menggeruduk kantor LBH di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu 17 September 2017 malam hingga dini hari. Mulanya massa menggelar unjuk rasa dan meminta YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
