Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Jawaban Kubu Rizieq Soal Somasi Pengosongan Tanah di Megamendung

Nasional sengketa tanah fpi ptpn Muhammad Rizieq Shihab
Kautsar Widya Prabowo • 28 Desember 2020 06:33
Jakarta: Tim Advokasi Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah menjawab somasi yang dilayangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait pengosongan lahan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kubu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab mengaku mempunyai bukti kepemilikan tanah yang kuat. 
 
"Surat jawaban dikirim Hari Senin, 28 Desember 2020, ke PTPN VIII," ujar anggota Tim Advokasi Markaz Syariah, M Ichwanudin Tuankotta, kepada Medcom.id, Minggu, 27 Desember 2020. 
 
Surat itu menjelaskan beberapa hal terkait kepemilikan lahan tersebut. Lahan yang telah digunakan untuk membangun Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah disebut dibeli dari petani yang menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Bangun Pesantren di Lahan Negara, Rizieq Tak Bisa Minta Ganti Rugi
 
Ichwanudin mengeklaim lahan tersebut sebelumnya kosong atau tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola masyarakat lebih dari 25 tahun. Kubu Rizieq berkeyakinan lahan itu secara hukum memang benar milik para penggarap.
 
"Sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para para pemilik atas lahan tersebut," tutur dia.
 
Menurut dia, bukti jual beli antara kliennya dengan pengelola dan pemilik sudah lengkap. Proses pengalihan lahan diketahui perangkat desa, baik RT dan RW setempat. Surat juga ditembuskan kepada bupati Bogor dan gubernur Jawa Barat.
 
"Legal standing klien kami dalam menempati dan mengusahakan atas lahan tersebut tidak dengan cara melawan hukum," tutur dia. 
 
Ia mengutip Pasal 12 (1) huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Aturan ini menerangkan pemegang HGU wajib mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
 
"Dengan mengingat fakta PT PN VIII sudah lebih 25 tahun menelantarkan lahan a quo, tidak mengelola sendiri lahan a quo, maka SHGU (Sertifikat HGU) Nomor 299 tersebut hapus demi hukum," jelas Ichwanudin.
 
Kendati demikian, Ichwanudin bersedia berdiskusi bersama PT PN VIII dan instansi terkait. Pihaknya ingin ada jalan keluar atas polemik kepemilikan lahan itu.
 
PT PTPN VIII melayangkan surat permintaan pengosongan lahan Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung. Surat dari badan usaha milik negara (BUMN) di bidang agroindustri itu beredar di media sosial.
 
Surat tersebut berisi permasalahan penguasaan fisik tanah HGU milik PTPN VIII di Desa Kuta. Markaz Syariah milik Rizieq Shihab itu dianggap telah menguasai lahan PTPN VIII sejak 2013 tanpa izin.
 
"Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor," kata Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning DT, dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 26 Desember 2020.
 
Naning menyebutkan Markaz Syariah milik pimpinan FPI berdiri di areal PTPN. Lahan HGU milik PTPN VIII Kebun Gunung Mas yang digunakan Markaz Syariah itu seluas 30,91 hektare. Lahan tersebut menjadi aset PTPN VIII berdasarkan SHGU Nomor 299 tertanggal 4 Juli 2008.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif