Riak Konflik Agama Muncul di Papua
Majelis Rakyat Papua Pokja Agama berdialog bersama Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Majelis Rakyat Papua Pokja Agama berdialog bersama Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin. Mereka meminta pemerintah untuk menjaga kerukunan umat beragama di tanah Papua.

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua, Jimmy Mabel, menyebut di Kabupaten Kerom terdapat potensi konflik antarumat beragama. Di sana, kata dia, ada penyebaran dakwah yang tak sesuai dengan ajaran Islam.

"Di Kabupaten Kerom ada yang mendirikan pondok pesantren dan menyebarkan dakwah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Masyarakat di sana terusik," ujar Jimmy di Centre for Dialogis and Cooperation Aming Civilizations (CDCC), Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juni 2018.


Jimmy mengungkapkan penyebar dakwah tersebut tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pesantren. Selain itu, dia tak punya hak pelepas tanah adat yang seharusnya ditandatangani oleh masyarakat Papua.

"Dia juga tidak terdaftar secara administratif di pemerintahan atas gerakan yang dilakukan. Tidak bisa seperti itu karena ini negara hukum," ujar Jimmy.

(Baca juga: Presiden: Dunia Terpesona dengan Kemampuan Indonesia Mengelola Kerukunan)

Menanggapi itu, Din Syamsuddin mengatakan segala potensi yang mengganggu kerukunan agama harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu akan membantu Majelis Rakyat Papua Pokja Agama menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk membicarakan solusi.

"Jangan bereaksi yang tak proporsional karena akan mungkin dan mudah mendorong reaksi dan menggangu kesatuan bangsa kita itu. Insyaallah masalah itu dapat diselesaikan," ujar Din.

Din juga mengapresiasi langkah Majelis Rakyat Papua Pokja Agama yang tak bereaksi berlebihan. Dia bilang segala sesuatu bisa diselesaikan dengan membuka forum dan berdialog secara terbuka.

"Tentu kita semua harus mendukung terwujudnya kerukunan antarumat beragama khususnya di tanah Papua yang memiliki historis tersendiri dan konfigurasi keagamaannya sedemikian rupa. Oleh karena itu perlu diatasi segala macam potensi yang menggangu kerukunan dengan cara-cara dialog seperti ini," pungkas Din.







(REN)