Banda Aceh: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai negara gagal melindungi rakyat untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA). Komentar itu diberikan Walhi untuk menanggapi ledakan sumur minyak tradisional di Aceh.
"Ada 21 orang meninggal dan 38 penduduk mendapat perawatan. Hal itu, bentuk kelalaian negara," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, sebagaimana dilansir Antara, Kamis, 26 April 2018.
Menurut dia, negara memang telah memberi kewenangan, meski tidak penuh, kepada pemerintah provinsi untuk mengurus pertambangan. Namun, kewenangan tersebut belum berjalan dengan baik.
"Idealnya, pemerintah hadir bukan saja untuk merespons bencana ekologis dan kemanusiaan. Seharusnya pemerintah hadir jauh hari dengan menata pola penambangan minyak milik rakyat, agar sesuai prosedural hukum yang berlaku sehingga tragedi kebakaran tidak terjadi," terang dia.
Nur menyimpulkan pemerintah telah mengabaikan tanggung jawab dalam memfasilitasi keinginan rakyat melalui modal usaha yang cukup, pengadaan teknologi, kerja sama dengan berbagai pihak strategis, dan pasar yang legal. Padahal, ledakan sumur minyak di lokasi itu bukan baru pertama kali terjadi.
Baca: Pemerintah Diminta Atur Sumur Minyak Tradisional
Dia menjelaskan hal serupa pernah terjadi 2015 dan 2017, tetapi tidak separah musibah kemarin. Nur meminta agar ada evaluasi besar-besaran di tubuh Pemerintah Daerah Aceh, khususnya pemangku kepentingan terkait.
"Kami meminta kepada Gubenur Aceh (Irwandi Yusuf) untuk mengevaluasi kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, dan Badan Pengawasan Minyak Aceh (BPMA) yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik," tegas Nur.
Sementara itu, Irwandi Yusuf telah menginstruksikan dinas terkait untuk meninjau langsung sumur minyak di Gampong Pasi Putih, Ranto Peureulak, Aceh Timur, guna penanganan maksimal. Rencana sementara, lokasi api menyembur akan dicor semen.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/8Ky7dPvb" allowfullscreen></iframe>
Banda Aceh: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai negara gagal melindungi rakyat untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA). Komentar itu diberikan Walhi untuk menanggapi ledakan sumur minyak tradisional di Aceh.
"Ada 21 orang meninggal dan 38 penduduk mendapat perawatan. Hal itu, bentuk kelalaian negara," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, sebagaimana dilansir
Antara, Kamis, 26 April 2018.
Menurut dia, negara memang telah memberi kewenangan, meski tidak penuh, kepada pemerintah provinsi untuk mengurus pertambangan. Namun, kewenangan tersebut belum berjalan dengan baik.
"Idealnya, pemerintah hadir bukan saja untuk merespons bencana ekologis dan kemanusiaan. Seharusnya pemerintah hadir jauh hari dengan menata pola penambangan minyak milik rakyat, agar sesuai prosedural hukum yang berlaku sehingga tragedi kebakaran tidak terjadi," terang dia.
Nur menyimpulkan pemerintah telah mengabaikan tanggung jawab dalam memfasilitasi keinginan rakyat melalui modal usaha yang cukup, pengadaan teknologi, kerja sama dengan berbagai pihak strategis, dan pasar yang legal. Padahal, ledakan sumur minyak di lokasi itu bukan baru pertama kali terjadi.
Baca: Pemerintah Diminta Atur Sumur Minyak Tradisional
Dia menjelaskan hal serupa pernah terjadi 2015 dan 2017, tetapi tidak separah musibah kemarin. Nur meminta agar ada evaluasi besar-besaran di tubuh Pemerintah Daerah Aceh, khususnya pemangku kepentingan terkait.
"Kami meminta kepada Gubenur Aceh (Irwandi Yusuf) untuk mengevaluasi kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, dan Badan Pengawasan Minyak Aceh (BPMA) yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik," tegas Nur.
Sementara itu, Irwandi Yusuf telah menginstruksikan dinas terkait untuk meninjau langsung sumur minyak di Gampong Pasi Putih, Ranto Peureulak, Aceh Timur, guna penanganan maksimal. Rencana sementara, lokasi api menyembur akan dicor semen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
