medcom.id, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menjamin aset yang dimiliki bekas anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat. Aset itu akan dijaga hingga pemiliknya kembali.
"Itu di-freeze dulu untuk dijaga oleh pemerintah. Karena kita tidak boleh dalam konteks apapun tanah tersebut kemudian sembarangan diambil," kata Ferry di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).
Pemerintah tak bisa serta merta menghapuskan kepemilikan atas aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki bekas anggota Gafatar. Di sisi lain, Ferry mengatakan, pihaknya telah mendapatkan gambaran mengenai kepemilikan aset tersebut.
Dia menegaskan, pemerintah daerah akan ikut mengawasi agar aset yang ditinggal itu tak diambil alih pihak lain. Sehingga, saat pemilik lahan kembali, tanah yang mereka miliki masih ada dan tak beralih kepemilikan.
"Sampai dia kembali lagi, sehingga tanahnya tetap masih ada," kata dia.
Ferry menjelaskan, tanah yang ada di Kalimantan Barat itu dimiliki pribadi dan berbagai yayasan. Ia mengatakan, secara perdata kepemilikan tanah tak akan hilang dengan adanya kasus yang menjerat bekas anggota Gafatar sebagai pemiliknya.
"Langkahnya memfreeze dan diawasi pemda, itu aja, so simple," pungkas Ferry.
Sekadar diketahui, sebanyak 1.611 bekas anggota Gafatar siap dan telah dikembalikan ke daerah masing-masing. Rinciannya, sebanyak 712 orang dari Jawa Timur, 145 orang dari Jawa Tengah, 276 orang dari Daerah Istimewa Yogyakarta, 147 orang dari Jawa Barat, 90 orang dari DKI Jakarta, empat orang dari Banten, 13 orang dari Sumatera Utara, dan 99 orang dari Riau.
Selain itu ada dua orang dari Aceh, empat orang dari Sumatera Barat, delapan orang dari Kepulauan Riau, empat orang dari Kalimantan Barat, dua orang dari Sulawesi Selatan, tiga orang dari Kalimantan Tengah, dan empat orang dari Lampung.
medcom.id, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menjamin aset yang dimiliki bekas anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat. Aset itu akan dijaga hingga pemiliknya kembali.
"Itu di-
freeze dulu untuk dijaga oleh pemerintah. Karena kita tidak boleh dalam konteks apapun tanah tersebut kemudian sembarangan diambil," kata Ferry di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).
Pemerintah tak bisa serta merta menghapuskan kepemilikan atas aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki bekas anggota Gafatar. Di sisi lain, Ferry mengatakan, pihaknya telah mendapatkan gambaran mengenai kepemilikan aset tersebut.
Dia menegaskan, pemerintah daerah akan ikut mengawasi agar aset yang ditinggal itu tak diambil alih pihak lain. Sehingga, saat pemilik lahan kembali, tanah yang mereka miliki masih ada dan tak beralih kepemilikan.
"Sampai dia kembali lagi, sehingga tanahnya tetap masih ada," kata dia.
Ferry menjelaskan, tanah yang ada di Kalimantan Barat itu dimiliki pribadi dan berbagai yayasan. Ia mengatakan, secara perdata kepemilikan tanah tak akan hilang dengan adanya kasus yang menjerat bekas anggota Gafatar sebagai pemiliknya.
"Langkahnya mem
freeze dan diawasi pemda, itu aja,
so simple," pungkas Ferry.
Sekadar diketahui, sebanyak 1.611 bekas anggota Gafatar siap dan telah dikembalikan ke daerah masing-masing. Rinciannya, sebanyak 712 orang dari Jawa Timur, 145 orang dari Jawa Tengah, 276 orang dari Daerah Istimewa Yogyakarta, 147 orang dari Jawa Barat, 90 orang dari DKI Jakarta, empat orang dari Banten, 13 orang dari Sumatera Utara, dan 99 orang dari Riau.
Selain itu ada dua orang dari Aceh, empat orang dari Sumatera Barat, delapan orang dari Kepulauan Riau, empat orang dari Kalimantan Barat, dua orang dari Sulawesi Selatan, tiga orang dari Kalimantan Tengah, dan empat orang dari Lampung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
