Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyayangkan laba Badan Usaha Milik Daerah di 2019 kecil. Hadi menyebut perlu perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai.
Hadi menuturkan terdapat 1.097 BUMD dengan jumlah total aset Rp340,118 triliun. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat laba tahun 2019 Rp10,372 triliun.
"Perbandingan aset dan dana baru tiga persen," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019 di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Hadi menegaskan perlu penataan kembali BUMD agar menjadi sumber pendapatan daerah. Termasuk, mengubah sumber daya manusia dan pola kerja pegawai.
Dia menyebut BUMD masih terjebak pola kerja birokrasi dan belum ada naluri bisnis. BUMD juga tak memiliki tenggang waktu dalam menjalankan program daerah sehingga menjadi beban.
"SDM harus didasarkan pada kompetensi bidang usaha. Tinggalkan pola lama merekrut berdasarkan kedekatan," tutur dia.
Hadi berharap pola kerja BUMD mengacu tata kelola perusahaan dan good coverage government. Dia meminta transparansi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi diterapkan.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyayangkan laba Badan Usaha Milik Daerah di 2019 kecil. Hadi menyebut perlu perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai.
Hadi menuturkan terdapat 1.097 BUMD dengan jumlah total aset Rp340,118 triliun. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat laba tahun 2019 Rp10,372 triliun.
"Perbandingan aset dan dana baru tiga persen," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019 di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Hadi menegaskan perlu penataan kembali BUMD agar menjadi sumber pendapatan daerah. Termasuk, mengubah sumber daya manusia dan pola kerja pegawai.
Dia menyebut BUMD masih terjebak pola kerja birokrasi dan belum ada naluri bisnis. BUMD juga tak memiliki tenggang waktu dalam menjalankan program daerah sehingga menjadi beban.
"SDM harus didasarkan pada kompetensi bidang usaha. Tinggalkan pola lama merekrut berdasarkan kedekatan," tutur dia.
Hadi berharap pola kerja BUMD mengacu tata kelola perusahaan dan
good coverage government. Dia meminta transparansi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi diterapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
