Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Abdul Hakam Naja. Foto: DPR
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Abdul Hakam Naja. Foto: DPR

DPR Tunggu Pemerintah Satu Suara

Nasional pertanahan berita dpr
Media Indonesia • 26 Agustus 2019 21:57
Jakarta: DPR menunggu pemerintah satu suara soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Tanpa suara pemerintah yang solid, mustahil DPR bisa mengesahkan RUU Pertanahan.
 
"Setiap kementerian harus menghilangkan ego sektoral. Jika antarkementerian belum bersepakat, akan sulit bagi DPR untuk turut mengesahkan RUU Pertanahan," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Abdul Hakam Naja, Senin, 26 Agustus 2019.
 
Hakam Naja menyebut salah satu masalah krusial dalam RUU Pertanahan, yang antarkementerian masih belum bersepakat, adalah persoalan single land administration atau sistem administrasi tunggal atas semua pertanahan di Indonesia. Penerapan sistem ini memungkinkan setiap tanah harus terdaftar. Baik itu tanah negara, tanah telantar, tanah dengan model hak guna usaha (HGU) hingga hak guna bangunan (HGB).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nah, dalam konteks sistem administrasi tunggal ini, muncul beda pendapat dan penafsiran antarkementerian. Bahkan, muncul ego sektoral. Padahal, jika semua bersepakat maka masalah berat di RUU itu bisa diselesaikan,” kata dia.
 
Hakam menyebutkan, periode anggota DPR 2014-2019 akan berakhir 30 September. Artinya, tinggal sekitar satu bulan lagi para legislator ini bekerja. "Jika belum ada kesepakatan dari pemerintah, maka akan sulit RUU Pertanahan ini disahkan di periode ini," katanya.

Inisiatif DPR


Hakam Naja mengatakan pembahasan RUU Pertanahan sudah dimulai sejak anggota DPR periode 2009-2014. Saat itu, dia dipercaya menjadi ketua Panja RUU ini.
 
"Saya paham betul mengapa RUU ini akhirnya gagal untuk dituntaskan dan disahkan. Karena pemerintah beda pandangan. Belum ada kesepakatan dari tujuh kementerian teknis yang diutus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu," katanya.
 
Hingga 2011, lanjut Hakam Naja, pemerintah belum mengajukan lagi draf RUU. Padahal, RUU Pertanahan ini merupakan amanat dari Ketetapan (Tap) MPR yang memerintahkan DPR dan pemerintah menyelesaikan berbagai konflik agraria dalam kurun 10 tahun.
 
"Pada 2012 akhirnya DPR mengambil inisitif untuk membuat draf yang materinya hampir sama dengan draf sebelumnya. RUU Pertanahan ini dijadikan usul inisitif dewan," katanya.
 
Saat ini, kata dia, semua bergantung pada pemerintah. "Bola ada di tangan pemerintah . Kita tunggu saja sikap pemerintah” ujar Hakam Naja.

Baca: Masih Ada Celah di RUU Pertanahan


Presiden Joko Widodo sempat memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di kementerian. Beberapa pasal disebut masih tumpang-tindih dengan tugas-tugas di sejumlah kementerian.
 
Kalla lantas memanggil menteri dari kementerian terkait pada Selasa, 20 Agustus 2019, malam. Mereka yang dipanggil adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 
Pada Pertemuan itu, Kalla meminta setiap kementerian menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan. Kalla juga meminta para menteri untuk kembali meneliti RUU Pertanahan dan menjelaskan tugas setiap kementerian yang dikaitkan dengan isi pasal-pasalnya.
 
Selepas itu, Kalla meminta para menteri berkoordinasi kembali di kantor Kemenko Perekonomian untuk dibahas ulang. Hasil rapat di Kemenko Perekonomian ini rencananya akan dibawa lagi dalam rapat lengkap kementerian terkait di kantor Wapres. Jika sudah ada kesepakatan, barulah pemerintah membawa masukan terakhir ini ke DPR.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif