NEWSTICKER
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: ANT/Hafidz
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: ANT/Hafidz

Gerindra Sebut Gugatan Pemilihan Wagub DKI Lemah

Nasional cawagub dki
Media Indonesia.com • 19 Januari 2020 08:58
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, angkat bicara soal proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa hukum dari Universitas Tarumanegara bernama Michael mengajukan judicial review Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 
Pasal itu mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
 
"Kami menghargai proses hukum judicial review seperti itu, kan kita negara hukum. Namun, saya melihat kontruksi hukumnya lemah," ujar Syarif seperti dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Minggu, 19 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Syarif menilai ada yang tidak sinkron perihal permohonan yang diajukan Michael. Dalam permohonannya, Michael meminta proses pemilihan wakil gubernur dilakukan secara pemilu. Namun, kata Syarif, kosongnya kursi wagub karena Sandiaga Uno yang mundur bukan dari hasil Pilgub.
 
"Kan pemilihan sekarang satu paket, gubernur dan wakil. Tidak satu satu kemudian terpilih satu karena mengundurkan diri. Ketentuan UU dilanjutkan fungsi jabatan sisanya dan menjadi hak partai pengusung (memilih wagub)," kata Syarif
 
"Kalau dilakukan pemilihan langsung enggak mungkin, berarti harus satu paket. Masa cuma wakil gubernur saja yang dipilih," lanjutnya
 
Ia menyatakan alotnya proses pemilihan wagub DKI karena adanya problem politik antara Gerindra dan PKS. Proses pemilihan tersebut juga melalui tahapan di DPRD. Syarif juga tidak setuju soal isi permohonan Michael yang menyebut akibat tidak adanya wagub menganggu pembahasan anggaran 2020.
 
"Menurut saya enggak punya relevansi dengan masalah yang ditutut. Kan ini proses politik yang memang UU itu mengatur pemilihan. Bukan kerugian atau tidak, itu kuantitatif. Dalam perspektif hukum kuantitatif biasanya tidak bisa diuji," pungkas dia.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif