Jakarta: Mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin merekomendasikan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) Internasional mengusut dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. TPF perlu agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi Pemerintah Tiongkok.
"Coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak. Lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada," kata Din di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Kamis 19 Desember 2019.
Kata Din, dunia internasional tidak hanya mengandalkan keterangan resmi Pemerintah Tiongkok mengenai kondisi nyata di Xinjiang. Sementara artikel Amerika, Wall Street Jurnal mengungkapkan ada pelanggaran HAM di Xinjiang.
Din sempat berspekulasi kasus ini mencuat dilatarbelakangi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jika benar ada penindasan, selanjutnya harus ada penyelidikan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Maka pertanyaannya betul enggak ada penindasan, ada pelanggaran hak asasi manusia yang berat disana? Ini yang harus diklarifikasi," jelas dia.
Untuk itu Din menyampaikan, jika ada kekerasan maka harus dihentikan. Pihak Indonesia juga diminta bersuara dalam merespon hal ini.
"Pemerintah Indonesia bersuaralah seperti yang saya rasakan itu. Bukan karena itu Islam tapi karena manusia kita, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan," pungkasnya.
Jakarta: Mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin merekomendasikan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) Internasional mengusut dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. TPF perlu agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi Pemerintah Tiongkok.
"Coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak. Lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada," kata Din di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Kamis 19 Desember 2019.
Kata Din, dunia internasional tidak hanya mengandalkan keterangan resmi Pemerintah Tiongkok mengenai kondisi nyata di Xinjiang. Sementara artikel Amerika, Wall Street Jurnal mengungkapkan ada pelanggaran HAM di Xinjiang.
Din sempat berspekulasi kasus ini mencuat dilatarbelakangi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jika benar ada penindasan, selanjutnya harus ada penyelidikan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Maka pertanyaannya betul enggak ada penindasan, ada pelanggaran hak asasi manusia yang berat disana? Ini yang harus diklarifikasi," jelas dia.
Untuk itu Din menyampaikan, jika ada kekerasan maka harus dihentikan. Pihak Indonesia juga diminta bersuara dalam merespon hal ini.
"Pemerintah Indonesia bersuaralah seperti yang saya rasakan itu. Bukan karena itu Islam tapi karena manusia kita, menjaga harkat dan martabat kemanusiaan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
