Gedung perkantoran dan apartemen di Jakarta. Antara Foto/M. Agung Rajasa
Gedung perkantoran dan apartemen di Jakarta. Antara Foto/M. Agung Rajasa

Sebelum Beli Apartemen, Ketahui Biaya Apa Saja yang Harus Dibayar

Nasional properti
Anindya Legia Putri • 17 Oktober 2017 08:22
medcom.id, Jakarta: Membeli unit apartemen bukan hanya membayar bangunan beserta isinya. Setelah transaksi, ada biaya-biaya lain yang harus ditanggung konsumen.
 
Umumnya, biaya yang tertera dalam media promosi hanya harga unit apartemen. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui biaya apa saja yang harus dikeluarkan ketika membeli unit apartemen.
 
1. Biaya provisi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Biaya ini timbul saat Anda menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Biaya provisi bervariasi, tergantung lokasi apartemen. Biasanya biaya provisi berada di kisaran satu persen dari harga apartemen.
 
2. Bea Perolehan Harga Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 
BPHTB dikenakan pada semua transaksi perolehan apartemen. Besar BPHTB adalah lima persen dari harga apartemen setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besar NJOPTKP berbeda-beda.
 
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 
PPN 10 persen dari nilai transaksi akan dipungut dari pembelian properti yang nilainya di atas Rp36 juta.
 
4. Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM)
 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017 barang mewah yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20 persen yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house.
 
5. Biaya perolehan terakhir
 
Ini adalah biaya Akta Jual-Beli (AJB), pertelaan, dan Bea Balik Nama (BBN) yang umumnya dalam satu paket. Besaran biaya ini biasanya sekitar satu persen dari harga jual apartemen.
 
Selain membayar service charge per bulan, setiap tahun pemilik apartemen juga wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya.
 
PBB harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.
 

(TRK)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif