medcom.id, Jakarta: Keterbatasan skill atau keahlian dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah memperingati hari buruh yang jatuh pada 1 Mei 2017. Pelaku usaha dan serikat pekerja di Indonesia juga diminta fokus terhadap dua hal itu.
"Tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekerjaan rumah itu dapat diselesaikan secara bertahap," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulis, Minggu 30 April 2017.
Muhaimin meminta pemerintah melihat upah tak hanya sebagai tujuan, namun sebagai alat atau instrumen. Baik sebagai instrumen untuk mempromosikan peningkatan skill, mendukung kenaikan daya saing, maupun mendongkrak daya beli rakyat.
"Upah sebagai tujuan mensyaratkan kenaikan setinggi mungkin, apa pun eksesnya. Namun, upah sebagai instrumen, menjaga dengan cermat agar kenaikannya sejalan dengan peningkatan skill dan daya saing," tutur mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.
Penggagas hari buruh sebagai hari libur nasional ini melanjutkan, peningkatan upah dan syarat-syarat kerja penting, namun daya tahan industri juga sama penting. "Untuk memelihara kemampuan industri terus berekspansi."
Ia menyatakan PKB siap membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang yang belum bekerja. Termasuk membantu pekerja berpenghasilan sangat minim.
Merujuk data Badan Pusat Statistik pada November 2016, jumlah pekerja di Indonesia sebanyak 118.411.973 orang. Dari jumlah itu, 40,65% berpendidikan tamat/tidak tamat SD, 18,14% hanya tamat SMP, dan 17,45% tamat SMA. Peringkat human capital Indonesia berada di urutan 72 dunia dan nomor urut 6 di ASEAN.
"Jika kita tak waspada, tentu tidak lama lagi Kamboja, Laos, atau Myanmar bisa melewati kita dalam lomba lari global ini. Saya berharap kita semua dapat satu kata dan satu langkah untuk mengatasinya," kata Muhaimin.
medcom.id, Jakarta: Keterbatasan
skill atau keahlian dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah memperingati hari buruh yang jatuh pada 1 Mei 2017. Pelaku usaha dan serikat pekerja di Indonesia juga diminta fokus terhadap dua hal itu.
"Tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekerjaan rumah itu dapat diselesaikan secara bertahap," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulis, Minggu 30 April 2017.
Muhaimin meminta pemerintah melihat upah tak hanya sebagai tujuan, namun sebagai alat atau instrumen. Baik sebagai instrumen untuk mempromosikan peningkatan
skill, mendukung kenaikan daya saing, maupun mendongkrak daya beli rakyat.
"Upah sebagai tujuan mensyaratkan kenaikan setinggi mungkin, apa pun eksesnya. Namun, upah sebagai instrumen, menjaga dengan cermat agar kenaikannya sejalan dengan peningkatan
skill dan daya saing," tutur mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.
Penggagas hari buruh sebagai hari libur nasional ini melanjutkan, peningkatan upah dan syarat-syarat kerja penting, namun daya tahan industri juga sama penting. "Untuk memelihara kemampuan industri terus berekspansi."
Ia menyatakan PKB siap membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang yang belum bekerja. Termasuk membantu pekerja berpenghasilan sangat minim.
Merujuk data Badan Pusat Statistik pada November 2016, jumlah pekerja di Indonesia sebanyak 118.411.973 orang. Dari jumlah itu, 40,65% berpendidikan tamat/tidak tamat SD, 18,14% hanya tamat SMP, dan 17,45% tamat SMA. Peringkat human capital Indonesia berada di urutan 72 dunia dan nomor urut 6 di ASEAN.
"Jika kita tak waspada, tentu tidak lama lagi Kamboja, Laos, atau Myanmar bisa melewati kita dalam lomba lari global ini. Saya berharap kita semua dapat satu kata dan satu langkah untuk mengatasinya," kata Muhaimin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
