Pemerintah Dinilai Abai Menangani Konflik Agraria di Sumba

Fachri Audhia Hafiez 02 Mei 2018 13:15 WIB
konflik agraria
Pemerintah Dinilai Abai Menangani Konflik Agraria di Sumba
Konferensi pers pernyataan sikap WALHI terhadap tragedi Sumba/Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Konflik agraria yang terjadi di pesisir Pantai Marosi, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, berujung pada tewasnya seorang warga. Pemerintah dinilai abai karena mengesampingkan hak masyarakat lokal.

Konflik bersumber dari perizinan PT Sutra Marosi yang bergerak di sektor industri pariwisata di pesisir Pantai Marosi. Warga menolak keberadaan PT Sutra Marosi karena tak jelas legalitasnya.

"Sudah 23 tahun tidak beroperasi sejak 1994, lalu merencanakan pembangunan hotel dan sebagainya. Tapi baru memulai pengukuran pada 2018. Karena itu, warga menolak aktivitas pengukuran lahan yang dilakukan Badan Pertahanan Nasional dan PT Sutra Marosi," tutur Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang di Kantor Eknas WALHI, Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Mei 2018.


Baca: Negara Harus Hadir Tekan Konflik Agraria

Umbu memandang Nawacita Presiden Joko Widodo gagal menghadirkan rasa aman bagi warga di daratan Sumba. Negara justru hadir sebagai teror bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas sumber kehidupannya.

"Kami mengkritik keras Kementerian ATR/BPN yang selalu menggunakan pendekatan kekerasan dan terlebih melibatkan aparat kepolisian dan TNI dalam setiap konflik agraria di lapangan," ujar Umbu.

Peristiwa di Sumba bukan hanya memperpanjang angka konflik agraria, namun bertentangan dengan komitmen Jokowi menjalankan reforma agraria. Ia menjelaskan Rapat Kerja Pemerintah 2018 menjadikan sektor pariwisata prioritas pembangunan nasional dan pengembangan dunia usaha.

Industri pariwisata yang mengabaikan hak masyarakat lokal pun dianggap hanya memperpanjang konflik agraria.



Pada 24 April 2018, Bupati Sumba Barat, Dinas Pertahanan Sumba Barat, Kantor ATR/BPN, dan perwakilan PT Sutra Marosi melakukan mediasi dengan warga untuk menyelesaikan persoalan. Mediasi tidak menghasilkan titik temu.

Tanpa diduga, pada 25 April 2018, PT Sutra Marosi bersama BPN dikawal 70 polisi bersenjata mengukur lahan 200 hektare yang tersebar dalam tujuh bidang di Pesisir Pantai Marosi, Sumba Barat. Pengukuran tersebut direkam warga.

Namun, polisi melarang dengan merampas dan memukul warga yang merekam pengukuran lahan tersebut. Perampasan membuat warga lain bertindak. Kericuhan tak terhindarkan hingga polisi melepas tembakan.

Poroduka, 45, tewas terkena timah panas di bagian dada. Sedangkan Matiduka ditembak di kedua kaki. Sementara 10 orang lainnya jadi korban kekerasan aparat Polres Sumba Barat.



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id