Jakarta: Pemerintah akan mengalirkan dana untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp11,2 triliun hingga akhir 2018. Dana itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Nanti kucuran dana dari pemerintah bukan dalam bentuk PMN (penyertaan modal negara), skemanya dari APBN," kata Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.
Saat ini, kata Irfan, laporan keuangan BPJS Kesehatan sedang diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu untuk mengetahui angka pasti defisitnya.
"Ini di-review berapa kucuran dana pemerintah dari awal tahun sampai proyeksi akhir tahun," kata dia.
Ia berharap hasil dari BPKP segera keluar. Dengan begitu, pemeriksaan BPKP bisa dibahas dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pada Kamis, 11 Agustus 2018.
"Nanti hari Kamis rapat, mudah-mudahan BPKP sudah ada," ucap dia.
Irfan memastikan anggaran yang diambil dari APBN bukan berasal dari pos cukai hasil tembakau ataupun cukai lainnya. Dengan adanya kucuran dana dari pemerintah, lanjut dia, BPJS Kesehatan mengesampingkan opsi kenaikan iuran peserta di setiap kelas, meskipun hal tersebut dapat dilakukan ketika terjadi defisit.
Baca: BPJS Baru Sampai Maret Membayar Klaim Obat Kronis di RSUD Tangsel
"Kalau dalam PP (Peraturan Pemerintah) emang tiga (opsi), penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, sama bantuan dana pemerintah. Yang diambil ya bantuan pemerintah, yang penting anggaran seimbang," jelas Irfan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menampik pemerintah akan mengucurkan dana dari APBN untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Namun, jumlah bantuan masih dihitung.
"Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," kata Sri Mulyani.
Jakarta: Pemerintah akan mengalirkan dana untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp11,2 triliun hingga akhir 2018. Dana itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Nanti kucuran dana dari pemerintah bukan dalam bentuk PMN (penyertaan modal negara), skemanya dari APBN," kata Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.
Saat ini, kata Irfan, laporan keuangan BPJS Kesehatan sedang diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu untuk mengetahui angka pasti defisitnya.
"Ini di-
review berapa kucuran dana pemerintah dari awal tahun sampai proyeksi akhir tahun," kata dia.
Ia berharap hasil dari BPKP segera keluar. Dengan begitu, pemeriksaan BPKP bisa dibahas dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pada Kamis, 11 Agustus 2018.
"Nanti hari Kamis rapat, mudah-mudahan BPKP sudah ada," ucap dia.
Irfan memastikan anggaran yang diambil dari APBN bukan berasal dari pos cukai hasil tembakau ataupun cukai lainnya. Dengan adanya kucuran dana dari pemerintah, lanjut dia, BPJS Kesehatan mengesampingkan opsi kenaikan iuran peserta di setiap kelas, meskipun hal tersebut dapat dilakukan ketika terjadi defisit.
Baca: BPJS Baru Sampai Maret Membayar Klaim Obat Kronis di RSUD Tangsel
"Kalau dalam PP (Peraturan Pemerintah) emang tiga (opsi), penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, sama bantuan dana pemerintah. Yang diambil ya bantuan pemerintah, yang penting anggaran seimbang," jelas Irfan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menampik pemerintah akan mengucurkan dana dari APBN untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Namun, jumlah bantuan masih dihitung.
"Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," kata Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
