medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tak masalah jika seseorang memilih untuk memiliki kecenderungan seksual Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Tapi, JK tak setuju jika gerakan LGBT dipakai untuk memengaruhi orang lain.
"Yang salah kalau ini menjadi suatu gerakan untuk memengaruhi orang lain. Apalagi ingin meresmikan semacam kawin itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
Memengaruhi orang lain, kata pria asal Makassar itu, misalnya dengan mengkampanyekan LGBT melalui situs daring. Hal ini menjadi salah karena LGBT tak sesuai dengan norma dan budaya di Indonesia.
Lebih jauh, JK menilai, permasalah terkait isu LGBT menyangkut moral, budaya dan agama yang ada di Indonesia.
"Selama dia menyebarkan pasti kita tidak setuju," pungkas JK.
Polemik LGBT ramai dibicarakan di media sosial. Fenomena ini bermula dari brosur SGRC yang memberi ruang kepada LGBT. SGRC awalnya membawa nama UI. Tapi belakangan, Rektorat UI tak terima nama kampus dibawa-bawa. Polemik melebar hingga membikin Menristek DIkti Muhammad Natsir berkomentar yang melarang LGBT di kampus.
Komentar sang menteri membikin polemik baru. Bahkan, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu mengomentari. Luhut tak sepakat LGBT tak dilindungi. Sebab, Luhut menilai LGBT masih punya hak sebagai warga negara.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tak masalah jika seseorang memilih untuk memiliki kecenderungan seksual Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Tapi, JK tak setuju jika gerakan LGBT dipakai untuk memengaruhi orang lain.
"Yang salah kalau ini menjadi suatu gerakan untuk memengaruhi orang lain. Apalagi ingin meresmikan semacam kawin itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
Memengaruhi orang lain, kata pria asal Makassar itu, misalnya dengan mengkampanyekan LGBT melalui situs daring. Hal ini menjadi salah karena LGBT tak sesuai dengan norma dan budaya di Indonesia.
Lebih jauh, JK menilai, permasalah terkait isu LGBT menyangkut moral, budaya dan agama yang ada di Indonesia.
"Selama dia menyebarkan pasti kita tidak setuju," pungkas JK.
Polemik LGBT ramai dibicarakan di media sosial. Fenomena ini bermula dari brosur SGRC yang memberi ruang kepada LGBT. SGRC awalnya membawa nama UI. Tapi belakangan, Rektorat UI tak terima nama kampus dibawa-bawa. Polemik melebar hingga membikin Menristek DIkti Muhammad Natsir berkomentar yang melarang LGBT di kampus.
Komentar sang menteri membikin polemik baru. Bahkan, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu mengomentari. Luhut tak sepakat LGBT tak dilindungi. Sebab, Luhut menilai LGBT masih punya hak sebagai warga negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
