medcom.id, Jakarta: Berdasarkan data Kementrian Sosial tahun 2014, di Indonesia terdapat lebih dari 2,5 juta penyandang disabilitas. Sebagian dari mereka kesulitan mengakses sanitasi dasar, seperti toilet layak dan sesuai dengan keadaannya.
Untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat (mulai dari tingkat keluarga) dan dukungan dari pemerintah, agar para penyandang disabilitas bisa menjangkau sanitasi dasar layak, seperti akses toilet yang sehat dan memadai.
Hal itu terungkap di acara seminar Inklusi Disabilitas dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Jakarta, Kamis 3 Maret 2016. Deputy Country Director Plan International Indonesia Nono Sumarsono yang menjadi pembicara di acara seminar tersebut, berdasarkan rilis yang diterima Metrotvnews.com, menyatakan adanya akses sanitasi dasar layak bagi penyandang disabilitas akan membantu mengubah perilaku hidup.
“Adanya akses sanitasi dasar layak bagi penyandang disabilitas, akan membantu menekan perilaku buang air di sembarang tempat. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata Nono Sumarsono.
Apalagi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 mengamanatkan Indonesia mencapai akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2019. Artinya, sampai tiga tahun ke depan, Indonesia harus mampu menyediakan akses sanitasi dan air bersih bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas.
“Hal ini penting dilakukan, karena penyandang disabilitas banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan tinggal di pedesaan,” kata Nono.
Sebagai lembaga internasional yang sering berkecimpung di daerah tertinggal, terutama di Indonesia timur, Plan yang juga fokus pada pemenuhan hak anak, ikut ambil bagian membantu pemerintah mencapai akses universal air minum dan sanitasi di Indonesia.
Alhasil, sejak tahun 2013, lima kabupaten di Provinsi NTT sudah menjalani program Inklusi Disabilitas STBM. Kelima kabupaten itu adalah Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Ende, Ngada dan Manggarai Timur. Melalui program tersebut, ada 537 penyandang disabilitas mendapatkan manfaatnya. Bahkan di beberapa tempat dampingannya, warga mengembangkan toilet khusus yang bisa dipakai orang lanjut usia dan penyandang tunadaksa.
Artinya, jika pendekatan Inklusi Disabilitas STBM ini bisa diterapkan pemerintah di semua tempat, sebanyak 2,5 juta penyandang disabilitas Indonesia mungkin terbantu. Dan, akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2019 yang dicanangkan pun bisa terealisasi.
medcom.id, Jakarta: Berdasarkan data Kementrian Sosial tahun 2014, di Indonesia terdapat lebih dari 2,5 juta penyandang disabilitas. Sebagian dari mereka kesulitan mengakses sanitasi dasar, seperti toilet layak dan sesuai dengan keadaannya.
Untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat (mulai dari tingkat keluarga) dan dukungan dari pemerintah, agar para penyandang disabilitas bisa menjangkau sanitasi dasar layak, seperti akses toilet yang sehat dan memadai.
Hal itu terungkap di acara seminar Inklusi Disabilitas dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Jakarta, Kamis 3 Maret 2016. Deputy Country Director Plan International Indonesia Nono Sumarsono yang menjadi pembicara di acara seminar tersebut, berdasarkan rilis yang diterima Metrotvnews.com, menyatakan adanya akses sanitasi dasar layak bagi penyandang disabilitas akan membantu mengubah perilaku hidup.
“Adanya akses sanitasi dasar layak bagi penyandang disabilitas, akan membantu menekan perilaku buang air di sembarang tempat. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata Nono Sumarsono.
Apalagi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 mengamanatkan Indonesia mencapai akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2019. Artinya, sampai tiga tahun ke depan, Indonesia harus mampu menyediakan akses sanitasi dan air bersih bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas.
“Hal ini penting dilakukan, karena penyandang disabilitas banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan tinggal di pedesaan,” kata Nono.
Sebagai lembaga internasional yang sering berkecimpung di daerah tertinggal, terutama di Indonesia timur, Plan yang juga fokus pada pemenuhan hak anak, ikut ambil bagian membantu pemerintah mencapai akses universal air minum dan sanitasi di Indonesia.
Alhasil, sejak tahun 2013, lima kabupaten di Provinsi NTT sudah menjalani program Inklusi Disabilitas STBM. Kelima kabupaten itu adalah Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Ende, Ngada dan Manggarai Timur. Melalui program tersebut, ada 537 penyandang disabilitas mendapatkan manfaatnya. Bahkan di beberapa tempat dampingannya, warga mengembangkan toilet khusus yang bisa dipakai orang lanjut usia dan penyandang tunadaksa.
Artinya, jika pendekatan Inklusi Disabilitas STBM ini bisa diterapkan pemerintah di semua tempat, sebanyak 2,5 juta penyandang disabilitas Indonesia mungkin terbantu. Dan, akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2019 yang dicanangkan pun bisa terealisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RIZ)
