Demokrasi Dinilai Alami Kemunduran

Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kondisi tersebut bisa diatasi. Hal itu disamoaikan sivitas akademik dari Universitas Paramadina dalam diskusi Menjaga Komitmen pada Demokrasi dan Keadilan: Suara Moral dari Kampus. Inisiator Suara Moral dari Kampus, Pipih A. Rifai, menyampaikan empat hal yang dapat dilakukan untuk menjaga cita-cita luhur demokrasi. “Sebagai bagian dari komunitas akademik, kami memandang perlu untuk mengingatkan semua pihak untuk kembali pada cita-cita penguatan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” ucap Pipih dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Desember 20233. Dalam acara tersebut, ada empat usulan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Di antaranya, pemerintah, lembaga hukum, parlemen dan partai politik, serta akademisi, pegiat masyarakat sipil, dan media massa. “Kepada pemerintah dimana puncak tertinggi ada pada presiden, kami meminta agar pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bagi semua warga tanpa kekhawatiran adanya kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Haris Azhar dan kawan-kawan,” tutur Pipih.   Pipih juga meminta agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan. Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus direvisi. Pada lembaga penegak hukum, Pipih meminta keadilan ditegakkan. Putusan-putusan pengadilan harus bersifat berkeadilan. “Kita tidak membenarkan putusan-putusan yang mengandung konflik kepentingan dan tidak imparsial. Kita ingin penegakan hukum untuk keadilan,” ungkap dia. Selanjutnya, parlemen dan partai politik diminta menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yakni, menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi. “Kita tidak membenarkan parlemen yang hanya menuruti semua kebijakan pemerintah meski tidak sejalan dengan kepentingan rakyat,” tutur Pipih. Pipih menyebut partai politik harus menjadi teladan. Serta, perjuangan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Para akademisi, pegiat masyarakat sipil, dan media massa diminta menjaga semangat demokrasi, keadilan dan anti KKN. Dengan begitu cita-cita luhur para pendiri bangsa dapat tercapai. “Kita semua masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi demi masa depan yang lebih baik bagi negeri ini,” ujar dia. (Medcom/Imanuel Rymaldi)