Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito ogah berkomentar lagi soal Vaksin Nusantara. Meskipun sebelumnya BPOM menolak uji klinis tahap kedua vaksin Covid-19 tersebut.
"Saya sudah tidak mau komentari ya, karena vaksin dendritik atau dikomersilkan dengan nama Vaksin Nusantara itu sudah beralih sekarang," kata Penny lewat jumpa pers virtual, Jumat 16 April 2021.
Sikap itu menurutnya sudah jelas dengan apa yang disampaikan BPOM sebelumnya. Menurutnya, pengembangan vaksin tidak bisa diabaikan.
Pengembangan harus melewati tahap-tahap sesuai standar yang sudah diatur. Di mana proses tersebut harus memenuhi aspek Good Laboratory Practice (GLP) dan Good Manufacturing Practice (GMP).
"Keputusannya sudah final, dan kami menunggu koreksi. Apa yang terjadi, di luar BPOM dan bukan kami yang menilai itu," lanjut Penny.
Penny menegaskan BPOM hanya menjalankan tugas melakukan pendampingan uji klinis. Pendampingan itu diterapkan BPOM bagi seluruh pengembangan vaksin di Indonesia tanpa terkecuali.
"Aturan ini diterapkan untuk seluruh pengembangan vaksin yang adal di Indoensia," tegas Penny.
"Tidak ada pengecualian, tidak ada pilih-pilih. Jadi semua sama, jika semua tahap tidak bisa dilewati, tentunya akan kembali lagi juga ke belakang," pungkasnya.
Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (
BPOM) Penny Lukito ogah berkomentar lagi soal
Vaksin Nusantara. Meskipun sebelumnya BPOM menolak uji klinis tahap kedua
vaksin Covid-19 tersebut.
"Saya sudah tidak mau komentari ya, karena vaksin dendritik atau dikomersilkan dengan nama Vaksin Nusantara itu sudah beralih sekarang," kata Penny lewat jumpa pers virtual, Jumat 16 April 2021.
Sikap itu menurutnya sudah jelas dengan apa yang disampaikan BPOM sebelumnya. Menurutnya, pengembangan vaksin tidak bisa diabaikan.
Pengembangan harus melewati tahap-tahap sesuai standar yang sudah diatur. Di mana proses tersebut harus memenuhi aspek Good Laboratory Practice (GLP) dan Good Manufacturing Practice (GMP).
"Keputusannya sudah final, dan kami menunggu koreksi. Apa yang terjadi, di luar BPOM dan bukan kami yang menilai itu," lanjut Penny.
Penny menegaskan BPOM hanya menjalankan tugas melakukan pendampingan uji klinis. Pendampingan itu diterapkan BPOM bagi seluruh pengembangan vaksin di Indonesia tanpa terkecuali.
"Aturan ini diterapkan untuk seluruh pengembangan vaksin yang adal di Indoensia," tegas Penny.
"Tidak ada pengecualian, tidak ada pilih-pilih. Jadi semua sama, jika semua tahap tidak bisa dilewati, tentunya akan kembali lagi juga ke belakang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ACF)
