medcom.id, Jakarta: Pemerintah masih menelusuri kebenaran kabar ditawannya Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Dalam kabar yang beredar, WNI yang kembali disandera kali ini berjumlah tujuh orang.
"Pemerintah ingin memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan karena kita sudah mempunyai dua kali pengalaman proses pembebasan sandera," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Pramono menuturkan, konfirmasi mengenai kebenaran kabar tersebut juga bakal dikomunikasikan kepada pemerintah Malaysia dan Filipina. Mengingat dua kali proses pembebasan sandera melibatkan kedua negara tersebut.
"Kita sudah mempunyai networking untuk hal itu. Tentunya pemerintah ingin mendapat data yang lengkap untuk kemudian baru mengambil langkah yang diperlukan," ungkap dia.
Dia menambahkan, Presiden dalam kunjungan kerja ke Perairan Natuna, Kamis 23 Juni besok, juga akan memastikan kebenaran kabar penyanderan tersebut. Presiden bakal didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin haiti dan empat kepala staf.
"Kebetulan besok Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke Natuna. Tentunya pembahasan yang berkaitan selain dengan Natuna juga akan menjadi hal yang pasti dibicarakan," tandas mantan anggota dewan ini.
Dalam informasi yang beredar, tujuh WNI tersebut merupakan anak buah kapal (ABK) yang disergap Abu Sayyaf sekira pukul 11.00 WITA di perairan Filipina.
Kabar tersebut datang dari seorang korban bernama Mualim. Dia menelepon sang istri, Mega, dan mengatakan bahwa dia bersama 6 rekan lainnya disandera dan dibawa gerombolan Abu Sayyaf ke sebuah pulau dengan dua perahu..
Dari istri korban lainnya, Rudi, yang berkomunikasi dengan Abu Sayyaf menyebut para sandera dimintai tebusan sebsar 20 juta ringgit.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah masih menelusuri kebenaran kabar ditawannya Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Dalam kabar yang beredar, WNI yang kembali disandera kali ini berjumlah tujuh orang.
"Pemerintah ingin memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan karena kita sudah mempunyai dua kali pengalaman proses pembebasan sandera," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Pramono menuturkan, konfirmasi mengenai kebenaran kabar tersebut juga bakal dikomunikasikan kepada pemerintah Malaysia dan Filipina. Mengingat dua kali proses pembebasan sandera melibatkan kedua negara tersebut.
"Kita sudah mempunyai
networking untuk hal itu. Tentunya pemerintah ingin mendapat data yang lengkap untuk kemudian baru mengambil langkah yang diperlukan," ungkap dia.
Dia menambahkan, Presiden dalam kunjungan kerja ke Perairan Natuna, Kamis 23 Juni besok, juga akan memastikan kebenaran kabar penyanderan tersebut. Presiden bakal didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin haiti dan empat kepala staf.
"Kebetulan besok Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke Natuna. Tentunya pembahasan yang berkaitan selain dengan Natuna juga akan menjadi hal yang pasti dibicarakan," tandas mantan anggota dewan ini.
Dalam informasi yang beredar, tujuh WNI tersebut merupakan anak buah kapal (ABK) yang disergap Abu Sayyaf sekira pukul 11.00 WITA di perairan Filipina.
Kabar tersebut datang dari seorang korban bernama Mualim. Dia menelepon sang istri, Mega, dan mengatakan bahwa dia bersama 6 rekan lainnya disandera dan dibawa gerombolan Abu Sayyaf ke sebuah pulau dengan dua perahu..
Dari istri korban lainnya, Rudi, yang berkomunikasi dengan Abu Sayyaf menyebut para sandera dimintai tebusan sebsar 20 juta ringgit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
