Jakarta: Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan bantuan sosial (bansos) nontunai. Nantinya bila ada masalah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dapat langsung dilaporkan.
"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos nontunai PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Khofifah dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 13 Desember 2017.
Warga dapat mengadu dan mencari informasi dari sejumlah hotline yang sudah disiapkan. Yakni BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.
"Dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kami perlu lakukan antisipasi serta respons cepat agar layanan bansos nontunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, serta tepat kualitas. Untuk itu, hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," tutur dia.
Khofifah mengungkapkan layanan informasi dan pengaduan ini sengaja menggandeng Himbara. Sebab mereka adalah mitra bank penyalur bansos nontunai di seluruh Indonesia.
"Diharapkan akan mempercepat respons penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tambah dia.
Penyaluran bansos secara nontunai telah dimulai sejak November 2016. Langkah itu dinilai revolusioner dalam sejarah program pengurangan kemiskinan di Indonesia, bahkan di dunia.
Mengingat model kartu kombo yaitu kartu keluarga sejahtera (KKS) yang memiliki fitur saving account dan e-wallet bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara pelaksana program conditional cash transfer.
Melalui bansos nontunai, masyarakat penerima manfaat yang dulu harus mendatangi dan mengantre di kantor pos untuk mencairkan bansos, kini akan terlayani jauh lebih efektif karena mereka bisa mengakses melalui ATM bank Himbara serta agen bank terdekat.
Jakarta: Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan bantuan sosial (bansos) nontunai. Nantinya bila ada masalah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dapat langsung dilaporkan.
"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos nontunai PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Khofifah dikutip dari
Media Indonesia, Rabu, 13 Desember 2017.
Warga dapat mengadu dan mencari informasi dari sejumlah hotline yang sudah disiapkan. Yakni BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.
"Dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kami perlu lakukan antisipasi serta respons cepat agar layanan bansos nontunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, serta tepat kualitas. Untuk itu, hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," tutur dia.
Khofifah mengungkapkan layanan informasi dan pengaduan ini sengaja menggandeng Himbara. Sebab mereka adalah mitra bank penyalur bansos nontunai di seluruh Indonesia.
"Diharapkan akan mempercepat respons penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tambah dia.
Penyaluran bansos secara nontunai telah dimulai sejak November 2016. Langkah itu dinilai revolusioner dalam sejarah program pengurangan kemiskinan di Indonesia, bahkan di dunia.
Mengingat model kartu kombo yaitu kartu keluarga sejahtera (KKS) yang memiliki fitur saving account dan e-wallet bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara pelaksana program conditional cash transfer.
Melalui bansos nontunai, masyarakat penerima manfaat yang dulu harus mendatangi dan mengantre di kantor pos untuk mencairkan bansos, kini akan terlayani jauh lebih efektif karena mereka bisa mengakses melalui ATM bank Himbara serta agen bank terdekat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
