Jakarta: Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menyebut konflik Papua harus diselesaikan dengan cara-cara humanis. Misalnya, dengan melakukan pendekatan budaya kepada masyarakat setempat.
"Kita upayakan pendekatan yang lebih mengena tidak ada lagi pendekatan-pendekatan keamanan tapi juga mungkin pendekatan budaya, sehingga ada rasa keutuhan dan kesatuan," ujar M'aruf di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2019.
Maruf berharap masyarakat Papua dapat menjaga persatuan bangsa. Tidak ada lagi kelompok-kelompok separatisme kedaerahan yang berlebihan, berpotensi mengancam NKRI.
"Ya kita sebagai bangsa kitakan sudah punya kesepakatan untuk menjaga keutuhan bangsa ini," tuturnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Itu mengatakan pemerintah Indonesia sudah memperlakukan Papua secara khsus dengan adanya otonomi khusus (Otsus), yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Sebabnya jika masih terdapat konflik di tanah Cendrawasih, diperlukan pendalaman lebih lanjut.
"Otsus itu lebih di diskusikan lagi sehingga pelakuan khusus kan sudah tidak sama dengan daerah lain, tapi apa yang jadi masalah sehingga perlu kita dialogkan lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, hal yang sama juga sempat diutarakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Ia menyampaikan penyelesaian masalah Papua butuh sinergitas sektor ekonomi untuk menjadi senjata dalam memitigasi eskalasi kericuhan.
"Saya meyakini, pendekatan ekonomi bisa menjadi lokomotif meredam kericuhan yang terjadi di Bumi Papua," ujar Said, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
Menurut Said, kekuatan pertahanan butuh kemampuan ekonomi dengan alokasi anggaran. Pemerintah perlu merumuskan kerangka penyelesaian masalah di Papua jangka panjang. Sebab, provinisi di ujung timur Indonesia ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.
"Yang dibutuhkan sekarang ini solusi yang bersifat jangka panjang dan lebih komprehensif. Bila tidak, maka dikhawatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa," pungkas Said.
Jakarta: Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menyebut konflik Papua harus diselesaikan dengan cara-cara humanis. Misalnya, dengan melakukan pendekatan budaya kepada masyarakat setempat.
"Kita upayakan pendekatan yang lebih mengena tidak ada lagi pendekatan-pendekatan keamanan tapi juga mungkin pendekatan budaya, sehingga ada rasa keutuhan dan kesatuan," ujar M'aruf di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2019.
Maruf berharap masyarakat Papua dapat menjaga persatuan bangsa. Tidak ada lagi kelompok-kelompok separatisme kedaerahan yang berlebihan, berpotensi mengancam NKRI.
"Ya kita sebagai bangsa kitakan sudah punya kesepakatan untuk menjaga keutuhan bangsa ini," tuturnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Itu mengatakan pemerintah Indonesia sudah memperlakukan Papua secara khsus dengan adanya otonomi khusus (Otsus), yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Sebabnya jika masih terdapat konflik di tanah Cendrawasih, diperlukan pendalaman lebih lanjut.
"Otsus itu lebih di diskusikan lagi sehingga pelakuan khusus kan sudah tidak sama dengan daerah lain, tapi apa yang jadi masalah sehingga perlu kita dialogkan lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, hal yang sama juga sempat diutarakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Ia menyampaikan penyelesaian masalah Papua butuh sinergitas sektor ekonomi untuk menjadi senjata dalam memitigasi eskalasi kericuhan.
"Saya meyakini, pendekatan ekonomi bisa menjadi lokomotif meredam kericuhan yang terjadi di Bumi Papua," ujar Said, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
Menurut Said, kekuatan pertahanan butuh kemampuan ekonomi dengan alokasi anggaran. Pemerintah perlu merumuskan kerangka penyelesaian masalah di Papua jangka panjang. Sebab, provinisi di ujung timur Indonesia ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.
"Yang dibutuhkan sekarang ini solusi yang bersifat jangka panjang dan lebih komprehensif. Bila tidak, maka dikhawatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa," pungkas Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
