Menuju Indonesia Satu Waktu
Sebuah jam menunjukkan pukul 17.35 WIB di kawasan Tugu Monas, Jakarta, Minggu (11/3). Foto: MI/Panca Syurkani
Jakarta: Indonesia memungkinkan untuk memiliki satu waktu dari Sabang sampai Merauke. Perubahan waktu ini diharapkan bisa memengaruhi perilaku orang Indonesia.

Untuk mewujudkannya, Indonesia Marketing Association (IMA) berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Indonesia Council for Small Business (ICSB) mengajukan ide ini ke pemerintah. Pengajuan proposal akan disampaikan langsung dalam acara 'Soempah Pemoeda 4.0: Kajian Indonesia Satu Waktu'. 

Acara akan digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat, pada 28 Oktober 2018 bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Acara akan dihadiri Kepala Staf Presiden Jenderal (purn) Moeldoko, ekonom Aviliani, pakar politik dan hukum Muradi, serta pakar sosial budaya Imam Prasodjo.

"Dengan satu waktu ini kami berharap produktivitas masyarakat bisa menjadi lebih baik. Karena semua serba satu, satu nusa, satu bangsa, dan sekarang satu waktu," kata Founder & Chairman MarkPlus, Inc. yang juga pakar pemasaran, Hermawan Kartajaya, melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Oktober 2018.

Saat ini Indonesia menggunakan tiga zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (Wita), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Pengaturan zona waktu ini merujuk pada Keputusan Presiden No 41 Tahun 1987 yang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah dengan setiap wilayah berbeda satu jam.

Konsep Indonesia Satu Waktu diajukan atas hasil kajian awal bersama para ahli berbagai bidang, mulai dari politik, hukum, sampai ekonomi, termasuk asosiasi yang bergerak di bidang bisnis. 

Kajian awal ditujukan sebagai langkah pertama dalam melihat sisi benefit. Salah satunya di bidang ekonomi dan perbankan. Aplikasi penyatuan waktu disebut akan sangat berguna di masa depan.

"Dengan pembagian tiga zona waktu, ada gap selama dua jam antara waktu di bagian barat dengan timur Indonesia. Di sektor ekonomi dan perbankan, waktu dua jam itu adalah waktu tunggu dan mereka yang menunggu harus lembur selama waktu tersebut. Kalau dibuat satu waktu, akan ada penghematan dari sisi biaya karena pelaku perbankan tidak perlu lembur lagi," ujar ekonom Aviliani.

Sektor lain yang akan mendapat benefit dari penyatuan waktu adalah energi. Dengan satu waktu, pola konsumsi energi bisa lebih efisien secara nasional. Penurunan konsumsi energi listrik karena penyatuan zona waktu Indonesia bisa membuat masyarakat lebih cepat berhenti beraktivitas dan pergi tidur di malam hari. 

Mengubah jam kerja

YW Junardy, salah satu pemrakarsa penyatuan waktu sekaligus Senate Chairman IMA, menyatakan efek positif juga bisa dirasakan di bidang sosial, budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Paling terasa, kata dia, soal jam kerja.

Akan terjadi penyesuaian waktu masuk dan pulang kantor. Walaupun, kata Yunardy, jam kerja tetap akan mengacu pada masing-masing perusahaan atau kantor. Hanya, bagi warga di wilayah barat, jam kerja yang disesuaikan dengan waktu Wita akan terasa lebih pagi satu jam dibanding dengan biasanya.

"Perbedaan waktu hanya masalah kebiasaan yang nanti akan menyesuaikan dengan sendirinya. Artinya, jika ada yang pergi beraktivitas lebih pagi, pulang pun menyesuaikan lebih cepat. Kami harap pemerintah mempertimbangkan ide ini dengan segala benefit yang akan dirasakan," kata Yunardy.

Proposal kajian Indonesia Satu Waktu nantinya akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kepala Staf Presiden Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko.


(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id