Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat berpendapat bahwa konstitusi mewajibkan negara melindungi setiap warganya, termasuk dari ancaman terjangkit penyakit.
Lestari menilai, lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang mencapai ratusan ribu kasus setiap tahun menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim harus terus ditingkatkan.
“Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi bertema Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim Terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerjasama dengan Kobar Lawan Dengue dan MPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Diskusi yang dimoderatori Abdul Kohar (Direktur Pemberitaan Media Indonesia) itu menghadirkan Prof. dr. Dante Harbuwono (Wakil Menteri Kesehatan RI), dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, (Ketua Umum Koalisi Bersama/Kobar Lawan Dengue), dan Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) yang pada kesempatan itu memberi sambutan di awal acara.
Hadir pula, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, M.Sc. (Deputi Bidang Klimatologi, BMKG), Aditya Lia Romadona, Ph.D. (Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, UGM), dan Iqbal Elyazar, S.Si., MPH, DPhil (Peneliti Oxford University Clinical Research Unit/OUCRU Indonesia) sebagai narasumber.
Selain itu hadir pula Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, M.S., Ph.D. (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas), Dr. Sumarjaya, S.M.K., M.M., M.F.P., C.F.A. (Direktur Surveilans Dan Karantina Kesehatan, Kemenkes RI), Heri Supriyanto, SE., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Dit. SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri), serta Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr Sp.A(K) (Ketua Umum Komite Imunisasi Nasional/KIN) dan Yan Hiksas Deputi III (Kantor Staf Presiden), sebagai penanggap.
Ancaman kematian akibat DBD saat ini, menurut Lestari, merupakan tantangan bagi kita semua. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, Indonesia menargetkan bebas DBD pada 2030.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pemerintah menyusun peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim dan sejumlah langkah pencegahan yang mendapat dukungan semua pihak.
Sehingga, tegas Rerie, upaya pencegahan DBD di tanah air dengan memanfaatkan jejaring multisektor sangat penting.
Ketua Umum Kobar Lawan Dengue, H. Suir Syam mengungkapkan bahwa Kobar hadir sebagai wadah kolaborasi multisektor untuk mencegah dan mengatasi dampak DBD.
Suir Syam berpendapat, setiap kematian yang ditimbulkan kasus DBD harus menjadi pengingat kita semua untuk memperkuat upaya pencegahan.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono menegaskan bahwa kita harus buat nyamuk itu jera datang ke rumah. Karena, tegas Dante, setiap nyamuk berkembang biak akan berimplikasi panjang, termasuk kematian akibat DBD.
Indonesia, ungkap dia, saat ini merupakan negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia. "Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Nihayatul Wafiroh mengapresiasi upaya Kobar dalam membangun ruang dialog lintas sektor.
Nihyatul berharap setiap gagasan yang muncul tidak berhenti di ruang diskusi tetapi harus menjadi langkah konkret pencegahan DBD.
Apalagi, ujar dia, pada 2025 , tercatat ada 161.752 kasus DBD di Indonesia, dengan 673 kematian dan menimbulkan beban ekonomi Rp 8,7 triliun per tahun.
Nihyatul mendorong agar upaya peningkatan partisipasi semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam aksi pencegahan DBD di tanah air, secara konsisten ditingkatkan.
Deputi Bidang Klimatologi, BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan bahwa dampak iklim juga menjadi perhatian pihak BMKG.
Pada puncak musim hujan, ujar Ardhsena, biasanya diwarnai dengan sebaran penyakit diare dan DBD.
Faktor iklim, tambah Ardhasena, punya kendali terhadap sebaran kasus DBD di tanah air.
Dia mengungkapkan bahwa perubahan iklim yang terjadi tahun ini diperkirakan memperluas sebaran vektor DBD hingga wilayah dataran tinggi.
Ardhasena mengungkapkan bahwa BMKG mendukung rencana aksi nasional pencegahan kasus DBD melalui sebaran informasi data iklim yang terkini.
Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Aditya Lia Romadona mengungkapkan, kasus DBD di tanah air dipengaruhi El Nino kuat.
Di Indonesia, jelas Aditya, puncak kasus DBD berbeda-beda di setiap provinsi yang terjadi antara Oktober hingga April.
Menurut Aditya, perubahan iklim mempengaruhi sebaran kasus DBD melalui efek panas yang terjadi, kondisi air, dan perilaku masyarakat.
Aditya mendorong adanya pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kemenkes dan BMKG dengan upaya tindak lanjut yang berjenjang.
Peneliti OUCRU Indonesia Iqbal Elyazar berpendapat bahwa ada satu ancaman yang akan dihadapi bila cara pandang kita masih menganggap bahwa DBD adalah masalah musiman.
Penelitian pada 2018, ujar Iqbal, menduga 7,8 juta kasus infeksi dengue ada di Indonesia. "Sehingga saya tidak percaya bila infeksi dengue itu terjadi secara musiman," ujar Iqbal.
Saat ini, tegas Iqbal, kita harus bersiap menghadapi potensi wabah DBD yang besar di masa depan. "Kita punya waktu sampai 6 bulan ke depan untuk memberantas sarang nyamuk untuk menekan potensi penyebarannya. Kita harus menyerang ketika masih jentik," ujar Iqbal.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI Sumarjaya berpendapat bahwa selain upaya pengobatan, perlu pengembangan surveillance berbasis masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan sebaran virus dangue.
Sumarjaya menilai, sistem surveillance yang diterapkan saat ini sudah bagus, karena hasil surveillance sudah sejalan dengan fakta lapangan.
Menurut dia, diperlukan upaya terpadu untuk mengendalikan dengue melalui intervensi pada lingkungan, vektor dan manusia.
Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengungkapkan bahwa pada 2014, dampak El Nino menyebabkan 14.000 kematian akibat wabah DBD.
Pada 2025, ujar dia, kematian akibat DBD tercatat 672 jiwa, namun kasusnya masih mencapai ratusan ribu. Akibatnya, tegas Yan, beban biaya pengobatan DBD yang ditanggung BPJS mencapai Rp 2 triliun per tahun.
Yan berharap, ada cara baru yang lebih baik dan cepat untuk mendeteksi dan mengobati masyarakat yang terpapar virus dangue.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali berpendapat perlu penguatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan hingga tingkat Puskesmas agar mampu menangani kasus DBD dengan baik.
Upaya diagnosis dan deteksi dini, ujar Pungkas, harus ditingkatkan untuk menekan angka kematian akibat DBD.
Menurut Pungkas, diperlukan upaya bersama-sama semua pihak untuk mewujudkan langkah pencegahan dan pengobatan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman DBD.
Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Dit. SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Heri Supriyanto berpendapat bahwa perubahan iklim menyebabkan kompleksitas penanggulangan DBD di Indonesia.
Karena, ujar Heri, risiko dan wilayah paparan virus dengue semakin luas. Sehingga upaya yang dilakukan tidak cukup dengan langkah kuratif, tetapi juga perlu langkah promotif dan preventif yang terkoordinasi.
Menurut Heri, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihak Kemendagri melakukan penguatan muatan perencanaan daerah dengan proses bottom up dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman DBD di daerah.
Ketua Umum KIN Sri Rezeki Hadinegoro mengungkapkan bahwa virus dengue itu endemis di Indonesia. Anak umur 1 tahun saja, ujar Sri, sekitar 25%-nya sudah terpapar virus dengue.
Terkait pengaruh iklim terhadap kasus DBD, tambah Sri, menyebabkan siklus dari telur menjadi nyamuk lebih cepat, sehingga masa hidup nyamuk menyebarkan virus dengue lebih panjang.
Dengan kondisi tersebut, tambah dia, ancaman kasus DBD di tanah air berpotensi meningkat.
Sri mendorong upaya pencegahan DBD melalui pemberian vaksin dengan memasukkan program vaksinasi DBD sebagai program nasional.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan