Jakarta: Keputusan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi ujian bagi Indonesia. Dalam hal ini yang diuji adalah Indonesia sebagai negara gerakan non blok.
"Ini adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat yang dihadapi diplomasi Indonesia saat ini dalam rangka mempraktikkan satu bahwa kita non blok, kedua bahwa kita mempraktikkan politik bebas aktif dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi," terang anggota Komisi I Muhammad Farhan dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Konflik Rusia-NATO Bergeser ke Indonesia', seperti dikutip Senin, 4 April 2022.
Lalu apa itu gerakan non blok atau non-aligned movement itu? Berikut penjelasan Pakar Ilmu Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini Bakrie.
Connie menilai makna Gerakan non blok yang diserukan Presiden pertama RI, Soekarno (Bung Karno), bukan berarti posisi netral. non blok perlu bergerak mengambil sikap di antara dua kelompok yang berperang.
Connie mengatakan Bung Karno sejatinya ingin menyatakan Indonesia tak boleh menjadi pengecut dan harus mengambil posisi. Bahkan, ikut berperang demi mewujudkan perdamaian dunia.
"Ini kan menarik, selama ini kita tangkap non blok ini tidak ke sini ke sana," terang Connie.
Hal tersebut tertuang dalam pidato Bung Karno tahun 1961 terkait Gerakan non blok. Pidato itu berbunyi: "Jangan lah Anda salah paham, non blok bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seseorang, yang menjauhkan diri dari penyakit menular."
"Political block, bukan lah politik mencari posisi netral jika ada perang. Politik non blok bukanlah politik netral tanpa warna sendiri."
"Menjadi non blok tidak berarti menjadi penyangga antara dua kelompok raksasa. non blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial, dan kebebasan untuk menjadi merdeka."
Polemik Indonesia undang Putin ke Indonesia
Pernyataan Connie ini bisa ditarik lagi saat Indonesia mengundang Putin dalam KTT G20 di tengah perang Rusia-Ukraina. Bagaimana Indonesia mengambil sikap sebagai gerakan non blok.
Undangan Indonesia kepada Presiden Rusia Vladimir Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menuai polemik. Khususnya protes dari negara-negara barat, seperti Australia yang mengatakan undangan untuk Putin 'terlalu jauh'.
Dilansir dari Antara, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. Terutama di tengah konflik antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.
"Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya," kata Dian, yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia, dalam pengarahan pers di Jakarta, Kamis, 24 Maret 2022.
Jakarta: Keputusan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam acara
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi ujian bagi Indonesia. Dalam hal ini yang diuji adalah Indonesia sebagai negara gerakan non blok.
"Ini adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat yang dihadapi diplomasi Indonesia saat ini dalam rangka mempraktikkan satu bahwa kita non blok, kedua bahwa kita mempraktikkan politik bebas aktif dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi," terang anggota Komisi I Muhammad Farhan dalam diskusi Crosscheck by
Medcom.id dengan tema 'Konflik Rusia-NATO Bergeser ke Indonesia', seperti dikutip Senin, 4 April 2022.
Lalu apa itu
gerakan non blok atau
non-aligned movement itu? Berikut penjelasan Pakar Ilmu Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini Bakrie.
Connie menilai makna Gerakan non blok yang diserukan Presiden pertama RI, Soekarno (Bung Karno), bukan berarti posisi netral. non blok perlu bergerak mengambil sikap di antara dua kelompok yang berperang.
Connie mengatakan Bung Karno sejatinya ingin menyatakan Indonesia tak boleh menjadi pengecut dan harus mengambil posisi. Bahkan, ikut berperang demi mewujudkan perdamaian dunia.
"Ini kan menarik, selama ini kita tangkap non blok ini tidak ke sini ke sana," terang Connie.
Hal tersebut tertuang dalam pidato Bung Karno tahun 1961 terkait Gerakan non blok. Pidato itu berbunyi:
"Jangan lah Anda salah paham, non blok bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seseorang, yang menjauhkan diri dari penyakit menular."
"Political block, bukan lah politik mencari posisi netral jika ada perang. Politik non blok bukanlah politik netral tanpa warna sendiri."
"Menjadi non blok tidak berarti menjadi penyangga antara dua kelompok raksasa. non blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial, dan kebebasan untuk menjadi merdeka."
Polemik Indonesia undang Putin ke Indonesia
Pernyataan Connie ini bisa ditarik lagi saat Indonesia mengundang Putin dalam KTT G20 di tengah perang Rusia-Ukraina. Bagaimana Indonesia mengambil sikap sebagai gerakan non blok.
Undangan Indonesia kepada Presiden Rusia
Vladimir Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menuai polemik. Khususnya protes dari negara-negara barat, seperti Australia yang mengatakan undangan untuk Putin 'terlalu jauh'.
Dilansir dari Antara, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. Terutama di tengah konflik antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.
"Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya," kata Dian, yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia, dalam pengarahan pers di Jakarta, Kamis, 24 Maret 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
