Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

Anggi Tondi Martaon 01 November 2018 15:07 WIB
lkpp
Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pengadaan Barang dan Jasa
LKPP mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah korupsi (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Jakarta: Sektor pengadaan barang dan jasa rawan terjadi tindak pidana korupsi.  Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan melaporkan indikasi korupsi.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ikak Gayuh Patriastomo mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi.

"Jangan skeptis terlibat dalam pengawasan proses pengadaan. Walau belum mampu menindaklanjutinya, kalau pengawasan tidak terjadi, maka semakin susah melakukan penindakan," kata Ikak, pada launching Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.


Ikak menyebutkan, proses perencanaan menjadi tahapan paling rawan dalam pengadaan barang dan jasa. Sebab, oknum mulai bermain untuk memainkan nilai pengadaan yang dilakukan.

LKPP mencatat, tahun 2017 sudah masuk sebanyak 506 pengaduan terkait korupsi pengadaan di 146 institusi. Nilai kerugian mencapai Rp7,5 triliun. "Memang pencegahan korupsi harus dari awal, mulai dari perencanaan," ucapnya menegaskan.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana. Tren korupsi saat ini bergeser pada perencanaan. "Kalau sekarang, mulai dari pelaksanaan.  Bagaimana mengubah tender, bekerja sama dengan vendor, dan lain-lain," kata Wawan.

Untuk mencegahnya, Wawan menyebutkan pihaknya tengah mendorong agar adanya integritas antara perencanaan dan penganggaran berbasis eletronik, sehingga masyarakat mengetahui dan mengawasi proses perencanaan yang dilakukan.

"Misalnya, saat ini pemda sedang merencanakan apa, dia (masyarakat) bisa tahu. Nanti tahap pelaksanaanya bisa melihat siapa pelaksananya. Masyarakat bisa mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan," kata Wawan.


(Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengusulkan agar diterapkan sistem open contracting dalam proses perencanaan. Sistem tersebut sudah diterapkan oleh beberapa negara, di antaranya Ukraina.

"Dengan demikian, transparansi proses pengadaan menjadi vital," kata Dadang.

Dadang meyakini dengan diterapkannya sistem tersebut, maka masyarakat bisa leluasa mengawasi proses perencanaan. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi kunci akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

"Jadi ada dua, optimalisasi transparansi proses pengadaan dan kelibatan publik ditingkatkan menjadi kunci akuntabilitas dan manfaat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar dia.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id