LKPP mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah korupsi (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
LKPP mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah korupsi (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional lkpp
Anggi Tondi Martaon • 01 November 2018 15:07
Jakarta: Sektor pengadaan barang dan jasa rawan terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan melaporkan indikasi korupsi.
 
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ikak Gayuh Patriastomo mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi.
 
"Jangan skeptis terlibat dalam pengawasan proses pengadaan. Walau belum mampu menindaklanjutinya, kalau pengawasan tidak terjadi, maka semakin susah melakukan penindakan," kata Ikak, pada launching Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ikak menyebutkan, proses perencanaan menjadi tahapan paling rawan dalam pengadaan barang dan jasa. Sebab, oknum mulai bermain untuk memainkan nilai pengadaan yang dilakukan.
 
LKPP mencatat, tahun 2017 sudah masuk sebanyak 506 pengaduan terkait korupsi pengadaan di 146 institusi. Nilai kerugian mencapai Rp7,5 triliun. "Memang pencegahan korupsi harus dari awal, mulai dari perencanaan," ucapnya menegaskan.
 
Hal senada disampaikan oleh Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana. Tren korupsi saat ini bergeser pada perencanaan. "Kalau sekarang, mulai dari pelaksanaan. Bagaimana mengubah tender, bekerja sama dengan vendor, dan lain-lain," kata Wawan.
 
Untuk mencegahnya, Wawan menyebutkan pihaknya tengah mendorong agar adanya integritas antara perencanaan dan penganggaran berbasis eletronik, sehingga masyarakat mengetahui dan mengawasi proses perencanaan yang dilakukan.
 
"Misalnya, saat ini pemda sedang merencanakan apa, dia (masyarakat) bisa tahu. Nanti tahap pelaksanaanya bisa melihat siapa pelaksananya. Masyarakat bisa mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan," kata Wawan.
 
Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pengadaan Barang dan Jasa
(Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
 
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengusulkan agar diterapkan sistem open contracting dalam proses perencanaan. Sistem tersebut sudah diterapkan oleh beberapa negara, di antaranya Ukraina.
 
"Dengan demikian, transparansi proses pengadaan menjadi vital," kata Dadang.
 
Dadang meyakini dengan diterapkannya sistem tersebut, maka masyarakat bisa leluasa mengawasi proses perencanaan. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi kunci akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.
 
"Jadi ada dua, optimalisasi transparansi proses pengadaan dan kelibatan publik ditingkatkan menjadi kunci akuntabilitas dan manfaat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar dia.
 

(ROS)

Presented By:
Logo BrandConnect
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif