Pemerintah Evaluasi Penyaluran BPNT
Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat koordinasi evaluasi BPNT (FotoMedcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Jakarta: Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dievaluasi. Pemerintah ingin memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan baik.

Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) antar kementerian/lembaga yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Rakor dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) serta para undangan lainnya.

"Rakor kali ini akan difokuskan pada perluasan BPNT yang telah dilaksanakan serta memastikan kesiapan perluasan tahap ke IV penyaluran BPNT," kata Puan saat membuka rapat di Kantor Kemenko PMK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 8 November 2018.


Politikus PDIP itu mengungkapkan, perluasan mekanisme BPNT pada 2018 dilakukan empat kali. Tahap terakhir berlangsung pada November 2018, di 54 kabupaten/kota. 

"Perluasan BPNT sebagai transformasi Rastra ditargetkan mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun ini," katanya.

Puan menyebutkan, BPNT telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Diharapkan, perluasan BPNT untuk 10 juta KPM berjalan dengan baik.

"Perlu dipersiapkan dengan baik agar Susesnas (Sosial Ekonomi Penduduk adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Maret 2019 berdampak pada penurunan angka kemiskinan lebih baik lagi," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, rapat fokus pada peralihan penyaluran Rastra. Ditargetkan, Februari 2019 peralihan akan selesai.

"Walaupun memang dengan ada beberapa catatan, sejumlah daerah belum punya kesiapan," kata Mensos Agus.

Politikus Golkar itu mengungkapkan, secara kuantitas jumlah daerah yang terkendala dengam sistem penyaluran BPNT tidak banyak. Kendala penerapan BPNT pada umumnya dialami oleh kawasan terluar.

"Banyak sekali. Papua itu belum siap. Maluku yang bagian-bagian terluar belum siap," ucapnya.

Kendala utama yang dihadapi dalam penyaluran BPNT terkait infrastruktur. Daerah-daerah yang belum siap diberikan kelonggaran agar menyelesaikan kendala penyaluran BPNT selama tiga bulan.

"Sehingga dalam tiga bulan itu semua infrastruktur, semua kendala-kendala yang ditemukan mereka di lapangan harus bisa selesai," ujar dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar penyaluran bansos, khususnya Rastra, dilakukan melalui non-tunai. Hal itu dilakukan agar tepat sasaran dan mendorong keuangan inklusif.

Sistem penyaluran dilakukan melalui perbankan. Ada pun sektor perbankan yang ikut bekerja sama adalah Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

Terkait kesiapan pihak perbankan, Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia (BI) Pungky P Wibowo mengatakan, sejauh ini berbagai langkah yang dilakukan berjalan dengan baik. Meski ada beberapa kendala, khususnya jaringan, semua itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.  

"Kita sedang bekerja sama dengan Kemenkominfo, koordinasi antar lembaga. Pasti akan kita kuatkan untuk daerah pelosok," kata Pungky.

Saat ditanya berapa persen daerah yang terkendala penerapan BPNT, mantan Kepala Grup Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel dan Keuangan Inklusif itu tidak menjelaskan secara rinci. Namun, dia menyebutkan bahwa target penyaluran BPNT kepada 10 juta KPM sudah tercapai.

"Kalau dilihat dari 10 juta sudah tercapai. Untuk PR (pekerjaan rumah) tahun depan sudah mulai kita garap dari sekarang. Jadi kita on the right track," ujar dia.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id