medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menilai kabinet pemerintahan ke depan hanya perlu diefektifkan kinerja tanpa mengurangi jumlah kementerian di kabinet.
Kebijakan bongkar pasang dalam pemerintahan justru membuat kerja kabinet melambat. "Kalau pemerintah ingin cepat berjalan, tidak bisa bongkar pasang. Kalau tetap dilakukan bisa-bisa penyesuaian hingga setahun," katanya usai menerima Tim Transisi Jokowi-JK di kediamannya, di Jakarta, Senin (25/8/2014).
Pertemuan itu antara lain membahas berbagai persoalan ekonomi dan politik yang bakal dihadapi pemerintah Jokowi-JK. Sehingga diharapkan begitu dilantik, kabinet bisa segera bekerja.
JK menjelaskan, hal yang paling mendesak dilakukan yaitu mengatasi berbagai persoalan nasional tersebut. Dan itu tidak bisa dilakukan apabila struktur kabinet diubah besar-besaran. "Kan harus ada penyesuaian dulu kalau strukturnya berubah," ujarnya.
Justru hal yang perlu diperbaiki adalah struktur eselon di kementerian yang selama ini ada. Dengan adanya otonomi daerah, ia menilai rentang birokrasi di pemerintahan terlalu panjang. "Ini yang harus dikurangi," tegasnya.
Adapun mengenai penilaian kabinet sekarang terlalu gemuk, JK menilai hal tersebut relatif. "Jumlah penduduk kan banyak. Tidak mungkin kan disamakan dengan Singapura," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menilai kabinet pemerintahan ke depan hanya perlu diefektifkan kinerja tanpa mengurangi jumlah kementerian di kabinet.
Kebijakan bongkar pasang dalam pemerintahan justru membuat kerja kabinet melambat. "Kalau pemerintah ingin cepat berjalan, tidak bisa bongkar pasang. Kalau tetap dilakukan bisa-bisa penyesuaian hingga setahun," katanya usai menerima Tim Transisi Jokowi-JK di kediamannya, di Jakarta, Senin (25/8/2014).
Pertemuan itu antara lain membahas berbagai persoalan ekonomi dan politik yang bakal dihadapi pemerintah Jokowi-JK. Sehingga diharapkan begitu dilantik, kabinet bisa segera bekerja.
JK menjelaskan, hal yang paling mendesak dilakukan yaitu mengatasi berbagai persoalan nasional tersebut. Dan itu tidak bisa dilakukan apabila struktur kabinet diubah besar-besaran. "Kan harus ada penyesuaian dulu kalau strukturnya berubah," ujarnya.
Justru hal yang perlu diperbaiki adalah struktur eselon di kementerian yang selama ini ada. Dengan adanya otonomi daerah, ia menilai rentang birokrasi di pemerintahan terlalu panjang. "Ini yang harus dikurangi," tegasnya.
Adapun mengenai penilaian kabinet sekarang terlalu gemuk, JK menilai hal tersebut relatif. "Jumlah penduduk kan banyak. Tidak mungkin kan disamakan dengan Singapura," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
