medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono menilai langkah Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) dinilai tepat. Selama ini, kata Nusyirwan, BPLS telah bekerja optimal.
"Menurut kami lebih tepat ditangani kementerian. Penyelesaiannya diharapkan lebih efektif," katanya, dalam Metro News, Jumat 17 Maret 2017.
Nusyirwan mengatakan pembubaran BPLS tak perlu menimbulkan kegaduhan selama pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BPLS. Penyelesaian lumpur lapindo dipastikan tetap berjalan digantikan oleh Kementerian PUPR.
"Sampai hari ini kita tahu semburan itu belum berhenti. Rutinitas penyelesaian dampak tersebut sudah dilakukan terintegrasi oleh Kementerian PUPR," jelasnya.
Tak hanya Nusyirwan, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf juga sepakat dengan pembubaran BPLS dan tak perlu ada kegaduhan. Sebab, kondisi saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Sekarang ini lebih efisien ditangani Kementerian PU, bukan berarti BPLS tidak berfungsi, tapi keadaan sudah berubah maka fungsinya diubah," katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan tinggal bagaimana penyelesaian dampak sosial dan teknis yang harus dilakukan pemerintah. Misalnya bagaimana menangani endapan lumpur ketika hujan lebat untuk menghindari banjir.
"Juga sekarang mencari jalan keluar dari semburan yang belum berhenti termasuk diantaranya mitigasi untuk menyelamatkan masyarakay dari kerusakan lebih jauh," ungkapnya
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono menilai langkah Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) dinilai tepat. Selama ini, kata Nusyirwan, BPLS telah bekerja optimal.
"Menurut kami lebih tepat ditangani kementerian. Penyelesaiannya diharapkan lebih efektif," katanya, dalam
Metro News, Jumat 17 Maret 2017.
Nusyirwan mengatakan pembubaran BPLS tak perlu menimbulkan kegaduhan selama pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BPLS. Penyelesaian lumpur lapindo dipastikan tetap berjalan digantikan oleh Kementerian PUPR.
"Sampai hari ini kita tahu semburan itu belum berhenti. Rutinitas penyelesaian dampak tersebut sudah dilakukan terintegrasi oleh Kementerian PUPR," jelasnya.
Tak hanya Nusyirwan, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf juga sepakat dengan pembubaran BPLS dan tak perlu ada kegaduhan. Sebab, kondisi saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Sekarang ini lebih efisien ditangani Kementerian PU, bukan berarti BPLS tidak berfungsi, tapi keadaan sudah berubah maka fungsinya diubah," katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan tinggal bagaimana penyelesaian dampak sosial dan teknis yang harus dilakukan pemerintah. Misalnya bagaimana menangani endapan lumpur ketika hujan lebat untuk menghindari banjir.
"Juga sekarang mencari jalan keluar dari semburan yang belum berhenti termasuk diantaranya mitigasi untuk menyelamatkan masyarakay dari kerusakan lebih jauh," ungkapnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
