Jakarta: Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut harus segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, terutama penanganan yang belum terjangkau program kementerian dan lembaga.
Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Tito menegaskan tambahan TKD diberikan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pemulihan secara bersamaan dengan pekerjaan pemerintah pusat.
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.
Berdasarkan data, sebagian besar daerah penerima masih mencatat realisasi di bawah 50 persen. Di Aceh, Kabupaten Pidie telah mencapai 62 persen dan Kabupaten Aceh Selatan 63 persen. Namun, Kabupaten Bireuen tercatat belum merealisasikan anggaran, sementara lima daerah lainnya masih berada di bawah 5 persen.
Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Mandailing Natal telah mencatat realisasi di atas 50 persen. Sementara itu, tujuh daerah masih berada pada kisaran 0–3 persen. Tito meminta kesenjangan tersebut segera ditindaklanjuti agar ketersediaan anggaran dapat diikuti pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
Ia mencontohkan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menerima tambahan Rp123,7 miliar dengan realisasi Rp86 juta, Kota Binjai yang menerima Rp146 miliar dengan realisasi Rp1,7 miliar, serta Kabupaten Batu Bara yang menerima Rp166 miliar dengan realisasi Rp2,5 miliar. Kabupaten Nias juga menjadi perhatian karena realisasi dari tambahan Rp59,3 miliar masih kurang dari Rp1 miliar.
Di Sumatera Barat, Kota Pariaman mencatat realisasi sekitar 46 persen, sedangkan Kabupaten Solok mencapai sekitar 45,93 persen dari anggaran Rp152 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan Rp145 miliar dari tambahan Rp535 miliar. Adapun Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan masih mencatat realisasi di bawah 10 persen.
Menurut Tito, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun. Dukungan tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi kegiatan pemulihan, dengan menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan pembagian penanganan bersama kementerian serta lembaga terkait.
“Ini sudah tinggal waktu yang pendek, Oktober, November, Desember. Tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, daerah juga bergerak, membantu masyarakat di bidang-bidang yang terdampak,” tegasnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Tito meminta jajaran pemerintah daerah bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengawal realisasi belanja.
Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi kebutuhan yang belum ditangani pemerintah pusat agar penggunaan tambahan TKD saling melengkapi dan tepat sasaran.
Percepatan tersebut diarahkan agar dukungan anggaran segera dirasakan masyarakat melalui pemulihan layanan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
