Jakarta: Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) disebut karena pemerintah gencar melawan judi online. Sebelum peretasan terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gencar memberantas judi online.
"Program memberantas judi online ini program utama Menteri Kominfo (Budi Arie Setiadi) setelah dilantik Presiden Joko Widodo Juli tahun lalu. Pemberantasan judi online itu prioritas utama," kata Sekretaris Jenderal DPP Projo Muda, Febrio Martha Mustafa, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 8 Juli 2024.
Tercatat sepanjang periode 2023 hingga 2024 Kominfo bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan Polri dengan cara memblokir sekitar 2,2 juta situs judi online.
Pada 19 Juni, lanjut Febrio, saat rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, pemerintah memutuskan memblokir akses internet judi online ke Kamboja dan Filipina. Sehari berselang, aksi peretasan dilakukan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
"Jelas terlihat upaya hacking dilakukan untuk mendeskreditkan Kominfo," kata dia.
Projo Muda curiga peretasan terhadap PDN didalangi bandar judi online yang berasal dari dalam negeri. Simpulan itu, menurut Febrio, karena sejumlah alasan.
Pertama, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2023 serangan hacking paling tinggi dari dan terhadap Indonesia. Kedua, lanjut dia, perubahan sikap hacker Brain Cipher yang mula-mula meminta tebusan (ransomware) untuk membuka kunci sandi data PDN, kemudian tiba-tiba membuka kunci sandi tersebut.
"Makin jelas ini upaya bandar judi online di dalam negeri yang bisa jadi memiliki koneksi dengan aktor politik," kata dia.
Gencar edukasi
Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring menguatkan edukasi ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyetop praktik judi online yang menyasar generasi muda dan telah meresahkan di Indonesia.
Salah satu cara edukasi pencegahan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu ialah dengan memutarkan beragam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai bahaya dari judi online.
"Pada sekolah, ada pemutaran-pemutaran video ILM mengenai pencegahan perjudian daring," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Usman Kansong, dilansir dari Antara.
Tidak hanya menyasar generasi muda, edukasi dan literasi digital mengenai bahaya judi online juga disediakan Kominfo untuk masyarakat umum. Dan itu dapat diakses secara luas melalui https://s.id/bersamastopjudol.
Jakarta: Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) disebut karena pemerintah gencar melawan
judi online. Sebelum peretasan terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gencar memberantas judi
online.
"Program memberantas judi
online ini program utama Menteri Kominfo (Budi Arie Setiadi) setelah dilantik Presiden Joko Widodo Juli tahun lalu. Pemberantasan judi
online itu prioritas utama," kata Sekretaris Jenderal DPP Projo Muda, Febrio Martha Mustafa, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 8 Juli 2024.
Tercatat sepanjang periode 2023 hingga 2024 Kominfo bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan Polri dengan cara memblokir sekitar 2,2 juta situs judi
online.
Pada 19 Juni, lanjut Febrio, saat rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, pemerintah memutuskan memblokir akses internet judi
online ke Kamboja dan Filipina. Sehari berselang, aksi peretasan dilakukan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
"Jelas terlihat upaya hacking dilakukan untuk mendeskreditkan Kominfo," kata dia.
Projo Muda curiga peretasan terhadap PDN didalangi bandar judi
online yang berasal dari dalam negeri. Simpulan itu, menurut Febrio, karena sejumlah alasan.
Pertama, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2023 serangan hacking paling tinggi dari dan terhadap Indonesia. Kedua, lanjut dia, perubahan sikap hacker Brain Cipher yang mula-mula meminta tebusan (ransomware) untuk membuka kunci sandi data PDN, kemudian tiba-tiba membuka kunci sandi tersebut.
"Makin jelas ini upaya bandar judi
online di dalam negeri yang bisa jadi memiliki koneksi dengan aktor politik," kata dia.
Gencar edukasi
Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring menguatkan edukasi ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyetop praktik judi
online yang menyasar generasi muda dan telah meresahkan di Indonesia.
Salah satu cara edukasi pencegahan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu ialah dengan memutarkan beragam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai bahaya dari judi
online.
"Pada sekolah, ada pemutaran-pemutaran video ILM mengenai pencegahan perjudian daring," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Usman Kansong, dilansir dari
Antara.
Tidak hanya menyasar generasi muda, edukasi dan literasi digital mengenai bahaya judi
online juga disediakan Kominfo untuk masyarakat umum. Dan itu dapat diakses secara luas melalui https://s.id/bersamastopjudol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)