Jakarta: Komisi IX DPR RI memastikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tetap konsisten menjalankan program eliminasi malaria yang ditargetkan hingga 2030. Jumlah kota yang sudah mampu mengeliminasi malaria harus ditambah.
"Dukungan pusat kepada daerah pun harus ditingkatkan. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan anggaran program guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto saat dihubungi, Jumat, 26 April 2024.
Menurutnya, jika target RPJMN tercapai, bukan tidak mungkin 2030 Indonesia bisa bebas malaria. Selain itu, Kemenkes juga diminta untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi PHBS di masyarakat dan edukasi harus ditingkatkan karena masyarakat harus disadarkan bagaimana malaria dapat berbahaya bagi kesehatan dan seperti apa penanganannya.
"Tidak lupa, penerapan kader pemantau nyamuk juga diperlukan. Jika perlu juga dilakukan fogging di daerah endemi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tenaga kesehatan di puskesmas dan pustu di daerah endemik dibekali dengan pencegahan malaria. Selain itu juga dilatih untuk mendeteksi orang yang terkena malaria secara lebih dini. Pencegahan dan pengobatan sebaiknya selaras," ujar dia.
Ia mengungkapkan, malaria ini identik dengan penyakit di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Namun jangan sampai hal ini diabaikan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan eliminasi malaria pada 405 kabupaten/kota. Dari tahun ke tahun, jumlah kota/kabupaten yang dapat mengeliminasi malaria bertambah. Pada 2021, targetnya 345 kabupaten/kota tapi capaian mencapai 347.
"Jika pemerintah konsisten dengan apa yang dilakukan, bisa saja target akan tercapai. Sebab penyakit malaria ini merupakan masalah endemi di Indonesia dan dapat menurunkan sumber daya manusia serta menimbulkan masalah ekonomi," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi mengungkapkan Kawasan Papua dan Nusa Tenggara merupakan daerah dengan kasus malaria tertinggi di Indonesia. Upaya penanggulangan juga diprioritaskan di Papua, dengan melakukan berbagai intervensi percepatan penurunan kasus.
"Pada tahun 2023, ditemukan 418.546 kasus malaria di Indonesia dengan 369.119 ditemukan di Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Selain itu, wilayah Sumba dan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur juga masih merupakan daerah penularan malaria," ujar dia.
Jakarta: Komisi IX
DPR RI memastikan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tetap konsisten menjalankan program eliminasi malaria yang ditargetkan hingga 2030. Jumlah kota yang sudah mampu mengeliminasi malaria harus ditambah.
"Dukungan pusat kepada daerah pun harus ditingkatkan. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan anggaran program guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto saat dihubungi, Jumat, 26 April 2024.
Menurutnya, jika target RPJMN tercapai, bukan tidak mungkin 2030 Indonesia bisa bebas malaria. Selain itu, Kemenkes juga diminta untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi PHBS di masyarakat dan edukasi harus ditingkatkan karena masyarakat harus disadarkan bagaimana malaria dapat berbahaya bagi kesehatan dan seperti apa penanganannya.
"Tidak lupa, penerapan kader pemantau nyamuk juga diperlukan. Jika perlu juga dilakukan fogging di daerah endemi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tenaga kesehatan di puskesmas dan pustu di daerah endemik dibekali dengan pencegahan malaria. Selain itu juga dilatih untuk mendeteksi orang yang terkena malaria secara lebih dini. Pencegahan dan pengobatan sebaiknya selaras," ujar dia.
Ia mengungkapkan, malaria ini identik dengan penyakit di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Namun jangan sampai hal ini diabaikan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan eliminasi malaria pada 405 kabupaten/kota. Dari tahun ke tahun, jumlah kota/kabupaten yang dapat mengeliminasi malaria bertambah. Pada 2021, targetnya 345 kabupaten/kota tapi capaian mencapai 347.
"Jika pemerintah konsisten dengan apa yang dilakukan, bisa saja target akan tercapai. Sebab penyakit malaria ini merupakan masalah endemi di Indonesia dan dapat menurunkan sumber daya manusia serta menimbulkan masalah ekonomi," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi mengungkapkan Kawasan Papua dan Nusa Tenggara merupakan daerah dengan kasus malaria tertinggi di Indonesia. Upaya penanggulangan juga diprioritaskan di Papua, dengan melakukan berbagai intervensi percepatan penurunan kasus.
"Pada tahun 2023, ditemukan 418.546 kasus malaria di Indonesia dengan 369.119 ditemukan di Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Selain itu, wilayah Sumba dan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur juga masih merupakan daerah penularan malaria," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
