medcom.id, Jakarta: Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu adanya pembelian 5 ribu pucuk senjata ilegal, membuat publik penasaran. Namun, kini publik dibuat bingung karena Menko Polhukam Wiranto menegaskan pembelian hanya sejumlah 500 pucuk senjata melalui mekanisme legal.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mempertanyakan adanya perbedaan data yang disampaikan oleh Gatot dan Wiranto. Ia mengingatkan agar memberikan informasi yang jelas kepada publik.
"Jangan simpang siur seperti sekarang. Menko Polhukam bilang begini, Panglima bilang begini, Polri bilang begini, BIN bilang begini. Ini bagaimana?" ujar Zulkifli, usai memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan Badan Koordinasi Mubalig Indonesia, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Ia mengatakan, kesimpangsiuran informasi tersebut menimbulkan beragam pertanyaan di benak publik. "Bayangkan kalau ini berbeda-beda, rakyat akan bertanya-tanya," kata Zulkifli.
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan supaya pemerintah duduk bersama menyelesaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan kepada publik.
"Menurut saya, sama-sama pejabat negara duduk bersama dan bicarakan. Pindad ini datanya, TNI ini datanya, polisi ini datanya," ucapnya.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden Joko Widodo. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Wiranto kemudian menanggapi dan menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). Mereka membenarkan adanya pembelian senjata. Namun jumlahnya bukan 5 ribu, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantori mengatakan pembelian senjata tersebut ditujukan untuk BIN. "Benar, (itu) sebagai kelengkapan tugas saja di polsus (polisi khusus)," ujar Bayu melalui pesan singkat, Minggu 24 September 2017.
medcom.id, Jakarta: Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu adanya pembelian 5 ribu pucuk senjata ilegal, membuat publik penasaran. Namun, kini publik dibuat bingung karena Menko Polhukam Wiranto menegaskan pembelian hanya sejumlah 500 pucuk senjata melalui mekanisme legal.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mempertanyakan adanya perbedaan data yang disampaikan oleh Gatot dan Wiranto. Ia mengingatkan agar memberikan informasi yang jelas kepada publik.
"Jangan simpang siur seperti sekarang. Menko Polhukam bilang begini, Panglima bilang begini, Polri bilang begini, BIN bilang begini. Ini bagaimana?" ujar Zulkifli, usai memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan Badan Koordinasi Mubalig Indonesia, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017.
Ia mengatakan, kesimpangsiuran informasi tersebut menimbulkan beragam pertanyaan di benak publik. "Bayangkan kalau ini berbeda-beda, rakyat akan bertanya-tanya," kata Zulkifli.
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan supaya pemerintah duduk bersama menyelesaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan kepada publik.
"Menurut saya, sama-sama pejabat negara duduk bersama dan bicarakan. Pindad ini datanya, TNI ini datanya, polisi ini datanya," ucapnya.
Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden Joko Widodo. Gatot mengklaim memiliki data akurat.
Wiranto kemudian menanggapi dan menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.
Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). Mereka membenarkan adanya pembelian senjata. Namun jumlahnya bukan 5 ribu, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantori mengatakan pembelian senjata tersebut ditujukan untuk BIN. "Benar, (itu) sebagai kelengkapan tugas saja di polsus (polisi khusus)," ujar Bayu melalui pesan singkat, Minggu 24 September 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
