medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo membuka musyawarah kerja nasional I dan halaqah ekonomi nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) 2017. Presiden menegaskan dua hal penting, yakni tentang kemitraan dan redistribusi aset.
Kepala Negara mengaku sempat menanyakan langsung keinginan Ketua DPP HPN Abdul Kholik dalam hal kemitraan. Dia mengatakan, HPN ingin diberikan akses untuk masuk ke dalam permodalan atau proyek yang digarap pemerintah maupun BUMN.
"Saya tanya langsung apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan? (Kata Abdul Kholik) 'Pak Presiden berikan kami kesempatan dari peluang yang ada, satu. Kedua, berikan kami akses masuk baik kepada permodalan maupun kepada proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN'," kata Presiden di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2017.
Jokowi berjanji segera membuat kemitraan ini menjadi lebih konkret. Tidak hanya kepada pemerintah dan BUMN, pengusaha besar juga harus mau bermitra.
Dalam dua minggu ini, ia mengaku memiliki pekerjaan untuk mempertemukan anggota HPN dengan kementerian yang punya banyak proyek. Meski membuka pintu kepada HPN, Presiden memastikan tetap akan ada prosedur yang harus dilalui.
Selain itu, Jokowi juga akan mempertemukan pengusaha besar yang bisa bermitra dengan HPN. Namun, ia meminta kemitraan ini harus memberikan hasil yang konkret.
"Kalau enggak konkret nanti disentil lagi sama pak kiai, paket-paket. Padahal dengan paket kita bisa pertahankan pertumbuhan ekonominya," kata dia.
Terkait redistribusi aset, Presiden mengatakan, akan mengubah sistem pembagian konsesi aset. Pasalnya, bertahun-tahun konsesi hanya dibagikan kepada orang yang dekat dengan kekuasaan.
Presiden ingin redistribusi aset ini diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta pesantren. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi di antaranya harus bisa membuat lahan atau tanah itu menjadi produktif.
"Jangan sampai nanti konsesi kita berikan misalnya pengusaha Nahdliyin kita berikan, misalnya ini beli 10 ribu hektare konsesinya letaknya di Sumatera. Mesti kita tanyakan untuk apa 10 ribu itu. Apakah mau ditanami cokelat? Apakah mau ditanami kopi? Atau apakah mau dijadikan hutan produksi ditanami sengon? Apakah mau dibuat kebun sawit, mesti akan kita tanyakan dulu," kata dia.
Jokowi tak ingin konsesi yang diberikan malah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Presiden ingin para pengusaha ini bisa naik level dengan bersaing atau berkompetisi secara baik.
"Bukan dengan fasilitas yang langsung. Saya kira akan menjadikan kita tidak baik. Inilah yang tidak kita inginkan," tambah dia.
Ia pun akan menanyakan kepada menteri terkait soal skema dan desain yang baik agar redistribusi aset ini bisa berjalan mudah. Apalagi, pemerintah baru menarik kembali asetnya sekitar 12,7 juta hektare.
"Pertanyaanya masih saya ingin tanya bolak balik ke menteri ekonomi cara distribusinya seperti apa? Kemudian cara membuat klusternya seperti apa? Kemudian nanti ini dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk misalnya menanam kakao, nanti yang menerima barangnya siapa? Harus jelas semuanya," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo membuka musyawarah kerja nasional I dan halaqah ekonomi nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) 2017. Presiden menegaskan dua hal penting, yakni tentang kemitraan dan redistribusi aset.
Kepala Negara mengaku sempat menanyakan langsung keinginan Ketua DPP HPN Abdul Kholik dalam hal kemitraan. Dia mengatakan, HPN ingin diberikan akses untuk masuk ke dalam permodalan atau proyek yang digarap pemerintah maupun BUMN.
"Saya tanya langsung apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan? (Kata Abdul Kholik) 'Pak Presiden berikan kami kesempatan dari peluang yang ada, satu. Kedua, berikan kami akses masuk baik kepada permodalan maupun kepada proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN'," kata Presiden di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2017.
Jokowi berjanji segera membuat kemitraan ini menjadi lebih konkret. Tidak hanya kepada pemerintah dan BUMN, pengusaha besar juga harus mau bermitra.
Dalam dua minggu ini, ia mengaku memiliki pekerjaan untuk mempertemukan anggota HPN dengan kementerian yang punya banyak proyek. Meski membuka pintu kepada HPN, Presiden memastikan tetap akan ada prosedur yang harus dilalui.
Selain itu, Jokowi juga akan mempertemukan pengusaha besar yang bisa bermitra dengan HPN. Namun, ia meminta kemitraan ini harus memberikan hasil yang konkret.
"Kalau enggak konkret nanti disentil lagi sama pak kiai, paket-paket. Padahal dengan paket kita bisa pertahankan pertumbuhan ekonominya," kata dia.
Terkait redistribusi aset, Presiden mengatakan, akan mengubah sistem pembagian konsesi aset. Pasalnya, bertahun-tahun konsesi hanya dibagikan kepada orang yang dekat dengan kekuasaan.
Presiden ingin redistribusi aset ini diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta pesantren. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi di antaranya harus bisa membuat lahan atau tanah itu menjadi produktif.
"Jangan sampai nanti konsesi kita berikan misalnya pengusaha Nahdliyin kita berikan, misalnya ini beli 10 ribu hektare konsesinya letaknya di Sumatera. Mesti kita tanyakan untuk apa 10 ribu itu. Apakah mau ditanami cokelat? Apakah mau ditanami kopi? Atau apakah mau dijadikan hutan produksi ditanami sengon? Apakah mau dibuat kebun sawit, mesti akan kita tanyakan dulu," kata dia.
Jokowi tak ingin konsesi yang diberikan malah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Presiden ingin para pengusaha ini bisa naik level dengan bersaing atau berkompetisi secara baik.
"Bukan dengan fasilitas yang langsung. Saya kira akan menjadikan kita tidak baik. Inilah yang tidak kita inginkan," tambah dia.
Ia pun akan menanyakan kepada menteri terkait soal skema dan desain yang baik agar redistribusi aset ini bisa berjalan mudah. Apalagi, pemerintah baru menarik kembali asetnya sekitar 12,7 juta hektare.
"Pertanyaanya masih saya ingin tanya bolak balik ke menteri ekonomi cara distribusinya seperti apa? Kemudian cara membuat klusternya seperti apa? Kemudian nanti ini dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk misalnya menanam kakao, nanti yang menerima barangnya siapa? Harus jelas semuanya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
