medcom.id, Jakarta: Pemerintah terus mengebut program strategis akselerasi legalisasi aset agar 126 juta lahan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat pada 2025. Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo ialah menambah 2.000 juru ukur tanah menjadi 4.400 orang pada 2017.
"Sebelumnya ada 2000-an, sekarang sudah menjadi 4.400 orang udah dua kali lipat," kata Presiden dalam acara pembagian 7.500 sertifikat tanah di park and ride Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 20 Agustus 2017.
Jokowi mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk mengakselerasi proses sertifikasi tanah ialah minimnya juru ukur. Sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus menambah juru ukur baik lewat sistem outsourcing maupun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Makanya kita tambah juru ukur dari outsourcing dan juga PNS," jelas Jokowi.
Dengan bertambahnya juru ukur, kata Jokowi, pemerintah dapat menargetkan sertifikasi lima juta lahan tahun ini, tujuh juta lahan tahun depan dan sembilan juta lahan pada 2018. Hingga kini baru 46 juta lahan yang bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia.
Jokowi menambahkan, salah satu tujuan sertifikasi tanah ialah untuk menghindari berbagai sengketa lahan yang kerap terjadi baik antarwarga, antara warga dan perusahaan maupun perusahaan dengan pemerintah.
"Di lapangan itu yang paling banyak masalah tumpang tindih lahan dan menjadi lama enggak cuma di Jakarta tapi di semua provinsi," pungkas Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah terus mengebut program strategis akselerasi legalisasi aset agar 126 juta lahan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat pada 2025. Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo ialah menambah 2.000 juru ukur tanah menjadi 4.400 orang pada 2017.
"Sebelumnya ada 2000-an, sekarang sudah menjadi 4.400 orang udah dua kali lipat," kata Presiden dalam acara pembagian 7.500 sertifikat tanah di park and ride Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu 20 Agustus 2017.
Jokowi mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk mengakselerasi proses sertifikasi tanah ialah minimnya juru ukur. Sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus menambah juru ukur baik lewat sistem outsourcing maupun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Makanya kita tambah juru ukur dari outsourcing dan juga PNS," jelas Jokowi.
Dengan bertambahnya juru ukur, kata Jokowi, pemerintah dapat menargetkan sertifikasi lima juta lahan tahun ini, tujuh juta lahan tahun depan dan sembilan juta lahan pada 2018. Hingga kini baru 46 juta lahan yang bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia.
Jokowi menambahkan, salah satu tujuan sertifikasi tanah ialah untuk menghindari berbagai sengketa lahan yang kerap terjadi baik antarwarga, antara warga dan perusahaan maupun perusahaan dengan pemerintah.
"Di lapangan itu yang paling banyak masalah tumpang tindih lahan dan menjadi lama enggak cuma di Jakarta tapi di semua provinsi," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
