Jakarta: PDI Perjuangan pasang badan terkait hak angket yang diajukan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta fraksi partainya di DPRD Sulsel gencar melakukan lobi politik guna menolak hak angket.
"Kami minta fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin, 5 Agustus 2019.
Hasto meminta Fraksi PDIP DPRD Sulsel terus mengawal dan mendukung Nurdin untuk menolak hak angket itu. Menurut Hasto, sikap ini guna memastikan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat itu memiliki kepastian terhadap masa jabatan lima tahun. Ia menilai hak angket seharusnya tak perlu terjadi.
"Karena itu, hari ini kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan," ucap Hasto.
Hasto tak sepakat dengan tudingan dualisme kepemimpinan menjadi dasar terbentuknya panitia khusus (pansus) hak angket. Menurut dia, kepala daerah dan wakil daerah merupakan satu kesatuan. Wakil kepala daerah menjabarkan kebijakan politik atasannya.
"Namanya saja wakil. Itu di mana-mana, sehingga kesatupaduan keduanya wajib," tegas Hasto.
Sementara, Nurdin mengaku sempat atas hak angket yang diajukan terhadap dirinya. Ia merasa sudah bekerja dengan benar selama 11 bulan memimpin Sulsel.
Mantan Bupati Bantaeng itu bercerita, ia telah melakukan pembukaan wilayah Luwu Utara agar tak terisolasi lagi. Ia pun mengklaim telah mendorong wilayah Toraja sebagai destinasi wisata.
Nurdin juga menyebut berkomitmen menciptakan pemerintahan bersih. Ia mengaku siap melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengawasi Pemprov dari praktik rasuah.
"Saat ini, sayangnya kita dihadiahi angket, padahal harusnya diberi reward. Tapi saya apresiasi PDI Perjuangan yang terus pasang badan buat kita," kata Nurdin.
DPRD Sulawesi Selatan telah membentuk pansus hak angket untuk Gubernur Sulsel. Pansus akan menyelidiki dugaan adanya dualisme kepemimpinan antara Gubernur HM Nurdin Abdullah dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman.
Jakarta: PDI Perjuangan pasang badan terkait hak angket yang diajukan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta fraksi partainya di DPRD Sulsel gencar melakukan lobi politik guna menolak hak angket.
"Kami minta fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin, 5 Agustus 2019.
Hasto meminta Fraksi PDIP DPRD Sulsel terus mengawal dan mendukung Nurdin untuk menolak hak angket itu. Menurut Hasto, sikap ini guna memastikan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat itu memiliki kepastian terhadap masa jabatan lima tahun. Ia menilai hak angket seharusnya tak perlu terjadi.
"Karena itu, hari ini kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan," ucap Hasto.
Hasto tak sepakat dengan tudingan dualisme kepemimpinan menjadi dasar terbentuknya panitia khusus (pansus) hak angket. Menurut dia, kepala daerah dan wakil daerah merupakan satu kesatuan. Wakil kepala daerah menjabarkan kebijakan politik atasannya.
"Namanya saja wakil. Itu di mana-mana, sehingga kesatupaduan keduanya wajib," tegas Hasto.
Sementara, Nurdin mengaku sempat atas hak angket yang diajukan terhadap dirinya. Ia merasa sudah bekerja dengan benar selama 11 bulan memimpin Sulsel.
Mantan Bupati Bantaeng itu bercerita, ia telah melakukan pembukaan wilayah Luwu Utara agar tak terisolasi lagi. Ia pun mengklaim telah mendorong wilayah Toraja sebagai destinasi wisata.
Nurdin juga menyebut berkomitmen menciptakan pemerintahan bersih. Ia mengaku siap melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengawasi Pemprov dari praktik rasuah.
"Saat ini, sayangnya kita dihadiahi angket, padahal harusnya diberi
reward. Tapi saya apresiasi PDI Perjuangan yang terus pasang badan buat kita," kata Nurdin.
DPRD Sulawesi Selatan telah membentuk pansus hak angket untuk Gubernur Sulsel. Pansus akan menyelidiki dugaan adanya dualisme kepemimpinan antara Gubernur HM Nurdin Abdullah dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
