Ilustrasi. (FOTO: Antara/Kuwadi)
Ilustrasi. (FOTO: Antara/Kuwadi)

Penyesuaian Ongkos Haji Perlu Menjadi Prioritas

Nasional ibadah haji dana haji
Husen Miftahudin • 15 Januari 2020 21:04
Jakarta: Pembahasan penyesuaian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk 2020 tengah dibahas di DPR. Pemerintah akan melihat secara komprehensif terkait pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
 
"Pertama, inflasi setiap tahun sekitar tiga persen. Kedua, kualitas pelayanan terus meningkat dan jenis pelayanan juga meningkat," kata Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Menurut Agus, idealnya biaya penyelenggaraan ibadah haji mengalami penyesuaian. "Jika per tahun inflasi tiga persen maka selama lima tahun mestinya disesuaikan sekitar 15 persen," ungkap dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus menambahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagian dibayar oleh jemaah. Sementara sebagian lainnya dari nilai manfaat atas setoran yang sudah dilakukan beberapa tahun.
 
"Sejak beberapa tahun BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) telah melakulan pengelolaan dana haji lebih baik. Di antaranya nilai manfaat didistribusikan ke masing-masing jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu. Nilai manfaat tersebut masuk dalam virtual account masing-masing jemaah," ucap Agus.
 
Diharapkan kekurangan ongkos haji pada saat jemaah haji berangkat tidak terlalu besar. Dalam hal ini BPKH sudah mulai membenahi pengelolaan dana haji agar nilai manfaat tidak dihabiskan untuk mensubsidi jemaah haji yang berangkat lebih awal.
 
"Tugas kita semua untuk mengedukasi masyarakat. Sebenarnya berapa besar total biaya per jemaah. Kemudian berapa nilai tabungan haji sejak setoran awal hingga jemaah haji mendapat giliran untuk berangkat," jelas dia.
 
Agus mengatakan kekurangan itu yang mestinya dibayar oleh masing-masing jemaah haji, meski perlu waktu untuk pembenahan. BPKH juga terus berupaya untuk tidak sekadar menempatkan dana haji dalam bentuk deposito yang nilai manfaatnya relatif rendah.
 
Pada 2019 lalu BPIH mencapai Rp70,6 juta per orang. Biaya diambil dari APBN 10 persen, direct cost 45 persen, serta indirect cost 45 persen. Direct Cost merupakan biaya yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah haji, sedangkan indirect cost diambil dari investasi dan pengelolaan uang.
 
Sudah tiga tahun terakhir, BPIH tidak mengalami penyesuaian. Padahal, setiap tahun ongkos haji terus naik karena dipengaruhi oleh inflasi, fluktuasi mata uang, biaya penerbangan, makan, penginapan, dan lain-lain.
 
Bila pada 2020 tidak ada penyesuaian BPIH, dikhawatirkan akan memberatkan beban indirect cost atau subsidi nilai manfaat.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif