NEWSTICKER
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Foto: Biro Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Foto: Biro Setwapres

Ma'ruf: Prevalensi Stunting Harus di Bawah 20%

Nasional kemiskinan stunting
Medcom • 01 November 2019 17:01
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin angka stunting ditekan dalam lima tahun ke depan. Prevalensi stunting masih 27,67 persen, atau hampir sepertiga balita mengalami stunting.
 
"Prevalensi stunting harus mencapai target di bawah 20 persen pada 2024,” tegas Ma'ruf dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
 
Menurut dia, penanganan masalah stunting sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan penurunan jumlah stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,67 persen pada 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Angka kemiskinan juga menurun dari 11,25 persen pada 2015 menjadi 9,41 persen di 2019. Momentum ini, menurut dia, harus betul-betul dijaga. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam mengatasi segala persoalan bangsa. Penyelesaian masalah ini pun harus melibatkan peran swasta dan masyarakat.
 
"Hal ini penting kita lakukan mengingat kemiskinan dan stunting adalah masalah multisektoral sehingga tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja,” ujar dia.
 
Ma'ruf juga mendorong penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan baik. Pasalnya, jumlah masyarakat miskin masih mencapai 25,14 juta jiwa.
 
"Kemiskinan harus terus ditekan tanpa kompromi," tegas dia.
 
Rapat pleno TNP2K dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga hadir dalam rapat tersebut.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif