Jakarta: Pemerintah akan menyediakan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk program dana desa selama lima tahun ke depan. Sementara, khusus untuk tahun depan, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp75 triliun dari Rp70 triliun.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan penambahan anggaran ini tak lepas dari keberhasilan program dana desa selama periode pertama Joko Widodo memimpin Indonesia.
"Dari Rp257 triliun di periode pertama menjadi Rp400 trilun untuk lima tahun ke depan," kata Eko usai rapat terbatas mengenai pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Menurut Eko, selama ini program dana desa membuktikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengentaskan ribuan desa tertinggal. Dana desa juga diperlukan untuk mengejar target pembentukan 6 ribu desa mandiri pada tahun ini.
(Baca: Jokowi: RAPBN 2020 Harus Dinamis)
Politikus PKB itu menjelaskan, dalam empat tahun terakhir, dana desa banyak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur dana desa itu, kata dia, juga turut berdampak kepada pengurangan angka stunting.
"Kita lihat data BPS juga, penurunan jumlah orang miskin dua kali lipat daripada di kota," ujarnya.
Eko mengklaim program dana desa turut menjadi percontohan negara lain. Di antaranya Nigeria, Malaysia, dan Mozambik.
Jokowi juga telah berpesan agar dana desa lima tahun ke depan lebih diprioritaskan ke pemberdayaan ekonomi. Sebab, selama ini, program dana desa juga turut membantu BUMDes.
"Kan banyak BUMDes yang berhasil, yang bayar pajaknya lebih besar dari dana desanya dan ini jadi pemberdayaan SDM," kata Eko.
Jakarta: Pemerintah akan menyediakan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk program dana desa selama lima tahun ke depan. Sementara, khusus untuk tahun depan, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp75 triliun dari Rp70 triliun.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan penambahan anggaran ini tak lepas dari keberhasilan program dana desa selama periode pertama Joko Widodo memimpin Indonesia.
"Dari Rp257 triliun di periode pertama menjadi Rp400 trilun untuk lima tahun ke depan," kata Eko usai rapat terbatas mengenai pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Menurut Eko, selama ini program dana desa membuktikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengentaskan ribuan desa tertinggal. Dana desa juga diperlukan untuk mengejar target pembentukan 6 ribu desa mandiri pada tahun ini.
(
Baca: Jokowi: RAPBN 2020 Harus Dinamis)
Politikus PKB itu menjelaskan, dalam empat tahun terakhir, dana desa banyak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur dana desa itu, kata dia, juga turut berdampak kepada pengurangan angka stunting.
"Kita lihat data BPS juga, penurunan jumlah orang miskin dua kali lipat daripada di kota," ujarnya.
Eko mengklaim program dana desa turut menjadi percontohan negara lain. Di antaranya Nigeria, Malaysia, dan Mozambik.
Jokowi juga telah berpesan agar dana desa lima tahun ke depan lebih diprioritaskan ke pemberdayaan ekonomi. Sebab, selama ini, program dana desa juga turut membantu BUMDes.
"Kan banyak BUMDes yang berhasil, yang bayar pajaknya lebih besar dari dana desanya dan ini jadi pemberdayaan SDM," kata Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
