Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik serta rumah warga pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dilakukan bertahap. Rekontruksi akan rampung dua tahun mendatang.
"Di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana gempa bumi NTB selesai," kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah dalam acara diskusi 'Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pascagempa Lombok 2018' di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin, 27 Agustus 2018.
Harmensyah memaparkan pada Agustus 2018 pihaknya akan menyelesaikan pendataan bangunan yang perlu diperbaiki. Pada September 2018, rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat dilaksanakan.
"Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020," ujar Harmensyah.
Baca: Mahasiswa Dilibatkan Membangun NTB
Terkait percepatan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat, Harmensyah mengungkapkan pihaknya sudah mencairkan dana siap pakai (DSP) yang telah dimasukan ke dalam 12 ribuan buku rekening. Namun, dana itu belum bisa dipakai warga.
Nantinya warga akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunaan dana untuk rekonstruksi tersebut. "Mekanisme pencairannya harus jelas sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya," jelas Harmensyah.
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik serta rumah warga pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dilakukan bertahap. Rekontruksi akan rampung dua tahun mendatang.
"Di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana gempa bumi NTB selesai," kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah dalam acara diskusi 'Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pascagempa Lombok 2018' di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin, 27 Agustus 2018.
Harmensyah memaparkan pada Agustus 2018 pihaknya akan menyelesaikan pendataan bangunan yang perlu diperbaiki. Pada September 2018, rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat dilaksanakan.
"Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020," ujar Harmensyah.
Baca: Mahasiswa Dilibatkan Membangun NTB
Terkait percepatan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat, Harmensyah mengungkapkan pihaknya sudah mencairkan dana siap pakai (DSP) yang telah dimasukan ke dalam 12 ribuan buku rekening. Namun, dana itu belum bisa dipakai warga.
Nantinya warga akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunaan dana untuk rekonstruksi tersebut. "Mekanisme pencairannya harus jelas sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya," jelas Harmensyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
